BATAM | Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) menerima legalitas aset pemko berupa sertifikat. Hal itu ditandai dengan penyerahan 17 persil sertifikat tanah oleh Bandan Pertanahan Nasional (BPN) di ruang kerja Sekdako, Rabu (14/9/2022).
Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin Hamid, mewakili Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengucapkan terima kasih kepada BPN Batam yang sampai hari ini sudah selesai mengerjakan 56 persil sertifikat tanah.
“Harapan kami kepada BPN Batam bisa terus membantu seluruh aset-aset tanah milik Pemko Batam bersertifikat semua,” kata Jefridin.
Pemko Batam terus meningkatkan dokumen kepemilikan aset tanah melalui Kantor BPN, kegiatan penyelamatan aset daerah merupakan satu dari delapan area intervensi dalam Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) (KPK RI).
Seperti diketahui, pengelolaan aset daerah secara legal telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Di sana disebutkan bahwa pengguna barang (pemda) harus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.
“Dengan adanya sertifikat ini, aset Pemko Batam lebih terjaga dan terlindungi sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal,” ucap Jefridin dilaporkan Media Center Batam.
Dihimpun dari berbagai sumber, masih banyaknya tanah yang tak bersertifikat pun mendorong pemerintah untuk memberikan sertifikat tanah gratis pada masyarakat Indonesia.
Program ini dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Melalui program PTSL, tahun 2022 akan diterbitkan sebanyak 12.600 sertifikat. (Lis)
