BATAM | Sejumlah warga di kawasan Sungai Bandas, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, mengeluhkan kondisi layanan listrik yang dinilai tidak layak sekaligus membebani secara ekonomi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, sejak sekitar tahun 2023, puluhan warga atau sekitar 80 kepala keluarga (KK) disebut bergantung pada aliran listrik yang dikelola oleh pihak tertentu di lingkungan tersebut.
Dalam praktiknya, warga mengaku diminta membayar biaya awal dengan nominal bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp5 juta untuk mendapatkan sambungan listrik. Selain itu, terdapat pula iuran bulanan sekitar Rp350 ribu yang harus dibayarkan secara rutin.
Jika dihitung secara keseluruhan, dana yang beredar dari sistem tersebut diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah dari biaya awal, serta puluhan juta rupiah setiap bulan dari iuran yang dipungut dari warga.
Sejumlah warga menilai skema tersebut memberatkan, terutama karena layanan listrik yang diterima tidak sebanding dengan biaya yang mereka keluarkan.
Dugaan Penggunaan Skema MKS
Informasi yang diperoleh masyarakat juga menyebutkan bahwa sumber listrik diduga berasal dari sambungan yang awalnya diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi atau melalui skema MKS (Multi Koneksi Sementara).
Namun dalam praktiknya, aliran listrik tersebut disebut telah didistribusikan ke puluhan rumah warga secara terus-menerus.
Jika dugaan tersebut benar, maka penggunaan skema MKS patut dipertanyakan. Pasalnya, pada umumnya sambungan listrik dengan kategori sementara hanya diperuntukkan untuk kebutuhan terbatas dan jangka waktu tertentu, seperti kegiatan proyek atau kebutuhan khusus lainnya, bukan untuk distribusi permanen kepada banyak rumah tangga.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan warga mengenai legalitas dan pengawasan sistem distribusi listrik yang terjadi di lingkungan mereka.
Kualitas Listrik Dikeluhkan
Selain persoalan biaya, warga juga mengeluhkan kualitas listrik yang tidak stabil.
Aliran listrik disebut sering mengalami pemadaman mendadak, tegangan tidak menentu, serta daya yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.
“Kami sering mengalami listrik mati atau redup. Bahkan beberapa peralatan rumah tangga rusak karena tegangan listrik tidak stabil,” ujar salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain. Mereka mengaku sempat mencoba mengurus pemasangan listrik melalui jalur resmi, namun menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Meski demikian, beberapa warga akhirnya berhasil memasang listrik secara mandiri melalui prosedur resmi, setelah berupaya mencari informasi dan memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Warga Harapkan Penelusuran
Situasi tersebut memunculkan harapan dari masyarakat agar pihak terkait dapat turun langsung melakukan penelusuran dan evaluasi, terutama jika ditemukan adanya praktik distribusi listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam sistem resmi Perusahaan Listrik Negara (PLN), penggunaan listrik dengan pola yang tidak wajar pada umumnya dapat terdeteksi melalui sistem pemantauan jaringan.
Karena itu, warga berharap adanya pengawasan lebih lanjut serta langkah penertiban apabila ditemukan pelanggaran, sehingga tidak terjadi potensi kerugian bagi masyarakat maupun negara.
Di sisi lain, masyarakat juga berharap adanya kemudahan akses pemasangan listrik resmi, agar seluruh warga dapat memperoleh layanan listrik yang aman, stabil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Hingga saat ini, warga masih menunggu perhatian serta langkah konkret dari pihak terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.(pjs)
