BNN – Koordinator Desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) Komnas HAM Jayadi Damanik mengatakan, Kepolisian RI mengeluarkan instruksi yg tegas terhadap perilaku intoleransi di masyarakat.
Akan tetapi, terdapat perbedaan sikap di tataran kepolisian daerah.
Jayadi menilai, kepolisian daerah belum dapat memilah posisinya sebagai aparat penegak hukum atau sebagai warga negara.
“Polisi itu tak milik ‘agama’ dalam menjalankan tugas. Jadi mau pelakunya dari agama mana, hukum harus ditegakkan,” kata Jayadi, dalam sebuah diskusi di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Jayadi, seandainya sikap itu dicampuradukkan, penegakan hukum mulai menjadi gamang. Konflik kepentingan juga rentan terjadi.
“Misalnya polisi beragama Islam, kelompok intolerannya beragama Islam, dia ragu, gamang. Demikian juga kalau kelompok intolerannya Kristen atau Katolik atau Hindu, polisinya beragama Hindu, mulai gamang,” ujar Jayadi.
Ia berharap, kepolisian di seluruh lini mampu bertindak tegas terhadap perlakukan intoleran di masyarakat.
Jika terjadi pelanggaran hukum, Jayadi mengimbau kepada masyarakat buat melaporkan kepada kepolisian.
“Bukan bubarkan sendiri. Sepanajng kegamangan maka ada kesuburan intoleransi,” ujar dia.
Kepala Bagian Mitra Divisi Humas Polri, Kombes Pol Awi Setiyono, mengakui, terdapat perbedaan persepsi di Korps Bhayangkara dalam menangani masalah intoleransi.
Hal itu menjadi evaluasi Polri.
“Ada kegamangan para aparat kalian di lapangan. Kami tak malu-malu sampaikan ini karena memang demikian yg terjadi,” kata Awi.
Sumber: kompas.com
