Pembangunan Jetti Menjamur, Fungsi Syahbandar TBK Dipertanyakan

0
Proses Pembangunan Jetti di Meral. (Foto.|dok: Sajirun s)
Advertisement

Karimun – Pembangunan jembatan dari laut ke darat berpungsi untuk pelabuhan pribadi atau jetti tampak semakin menjamur berdiri di bibir pantai Kabupaten Karimun. Baik itu dalam penggantian dari kayu menjadi beton maupun pembangunan jetti yang baru.

Pembangunan jetti yang seharusnya mempunyai perijinan yang lengkap, sehingga dalam pengurusan perijinan IMB harus sesuai dengan prosedur yang telah di amanahkan oleh undang-undang, sehinngga nantinya bisa menambah pendapatan asli daerah.

Baca: Polres Pelalawan Gelar Konferensi Pers Kasus TP Narkotika Jenis Sabu dan Ekstasi

Seperti temuan media www.beritanusantaranews.com, belum lama ini. Pembangunan jetti di Sungai Pasir tepatnya di RT.04/ RW.02, Kelurahan Sungai Pasir,  Kecamatan Meral saat ini sedang dilakukan.

Dilokasi pembangunan jetti, salah seorang pekerja mengatakan untuk apa tanya tanya. “Bangunan ini milik pak Alek. Dianya sedang di Jakarta. Cari aja pengurusnya,” cetusnya.

Tak sampai disitu, media ini terus menggali informasi terkait pembangunan jetti yang diduga tidak mengantongi izin.

Pegawai Pos Syahbandar Meral, Rabu (3/2/21) saat dijumpai di kantornya, Asmayadi mengatakan pembangunan jetti tersebut diketahui tidak memiliki izin.

“Setau saya jelaslah tidak ada izinya. Mereka tidak pernah datang  ke sini untuk melapor ataupun pengambilan surat pengantar untuk pengurusan rekom ke kantor Syahbandar Balai. Kami juga tidak tau ada pembangunan jetti di sana.” Tegas Asmayadi.

Asmayadi menyarankan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang pembangunan jetti tersebut bertanya kepada pimpinannya.” Silahkan langsung konfirmasi ke kapos ataupun kantor KSOP Balai. Pak kapos lagi di luar,” ucapnya.

Tertuang dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yakni pasal 56 sangat jelas diterangkan, Syahbandar adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan pegawasan terhadap dipenuhinya ketentuan petaturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Syahbandar Kelas 1 Tanjung Balai Karimun Barlet Silalahi  melalui whatAps belum ada balasan.

Tempat terpisah salah seorang tokoh masyarakat Karimun, Hermansyah S.H., menyampaikan seharusnya pegawai syahbandar, harus peka dengan lingkungan, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas di laut, dan menerapkan aturan yang berlaku.

“Jika bangunan yang sudah agak jauh kelaut seharusnya harus mempunyai perijinan yang lengkap. Karena hal tersebut dapat mengganggu alur pelayaran nantinya,” terang Hermansah . (Sajirun s)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.