Aksi Demostransi Penolakan Revisi Rancangan KUHP di Gedung DPR

0
6

Jakarta – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang turun kejalan menyuarakan penolakan Ranjangan KUHP dan RUU lainnya yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/09/2019) demonstrasi masih tetap bertahan menyampaiakan aspirasinya.

“Melihat fenomena yang semakin tingginya konflik horizontal antar polisi dengan komponen masyarakat, mahasiswa dan pelajar dalam aksi menyampaikan keresahan terhadap kebijakan yang tidak tepat di negeri ini. Tinggal tanya Presiden mau berpihak pada mahasiswa atau berpihak pada DPR? Ini pilihan yang harus ditentukan Presiden,”

Hal tersebut disampikan Azmi Syahputra Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Rabu malam (25/9) di Kantornya.

Azmi mengatakan demi keselamanatan dan penegakan hukum nasional, Presiden harus bertindak tegas dan memutuskan dengan cepat. Menurutnya, ini suatu sinyal tidak baik, anggota polisi di lapangan yang semakin lelah, stress, dan bingung mengakibatkan ada tindakan anggota kepolisian yang bertugas cendrung kurang terkendali.

“Presiden harus bertindak dengan cepat karena pihak kepolisian udah tidak bisa membedakan penanganan mana peserta aksi yang melakukan anarkis dengan tidak anarkis. Ada tindakan pada mahasiswa yang tidak melawan dianiaya, ditendang, dipukul dan dikeroyok. Ada tindakan pada kerumunanan pengendara jalan yang ditendang polisi.

Hal-hal demikian dapat jadi pemicu saling balas antar polisi dan komponen masyarakat, karena polisi dianggap sebagai alat negara, punya hak bawa senjata, sikapnya semestinya harus diatas rata rata. Lebih terkendali namun disisi lain kepolisian juga manusia biasa , punya emosi, lelah, stress, dan cemas.

Karenanya demi keselamatan semuanya Presiden harus perintahkan tarik polisi dari lapangan aksi mahasiswa, turunkan TNI agar tentara yang masuk di tengah area aksi masyarakat yang menyampaikan aspirasi keresahannya untuk saat ini.

Selain itu pula saatnya Fungsi Jaksa Agung sebagai sentral penegakan hukum (lembaga penuntutan dan eksekusi dalam perkara) harus pula muncul, karenanya Jaksa Agung harus mendorong kepolisian untuk keluarkan mahasiswa yang masih ditahan karena berdemo menyampaikan pendapat, jangan dipeta konflikkan mahasiswa dengan penegak hukum.”Pungkasnya. (AS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.