BATAM – DPRD Kota Batam kembali menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Batam terkait penanganan Pandemi covid-19 di Batam. Dalam Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD, Nuryanto SH, dan dihadiri oleh Wakil walikota Batam Amsakar Achmad didamping Setda kota Batam Jefridin, dan sejumlah Anggota DPRD Batam pada Kamis 16 April 2020.
Dalam rapat tersebut seluruh Anggota DPRD Batam yang hadir mempertanyakan kepada wakil walikota Batam bagai mana cara penangan dan penganggaran covid 19 di Batam. Termasuk bagai mana teknis penyaluran sembako dan apa saja yang disalurkan dan bagai mana masyarakat yang tidak mampu bayar air dan listrik pada masa covid 19 ini.
Selanjutnya, Dewan Batam juga mempertanyakan bentuk upaya pemerintah saat ini untuk memutus mata rantai musibah covid-19.
Menanggapi masukan dan kritikan DPRD Batam, Wakil walikota Batam Amsakar mengatakan, bahwa pemerintah sudah mengusulkan kepemerintah pusat untuk pemberlakuan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di wilayah.
” Pemerintah kota Batam sudah menyurati pemerintah pusat agar PSBB dilakukan di Batam. Itu salah satu cara yang kita pikirkan,” ucap wakil walikota Batam saat mengikuti rapat.
Ditambahkannya, melihat situasi dan penyisiran yang dilakukan setiap kecamatan dan kelurahan jumlah orang dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan dampak covid 19 semakin meningkat maka Batam sudah Zona merah artinya dalam seluruh kecamatan sudah 8000 orang dalam pemantauan.
Amsakar menjelaskan terkait penyaluran sembako kepada masyarakat kota Batam, pemerintah kota Batam akan menyalurkan tersebut pada tanggal 22 yang akan datang.
Selanjutnya terkait Rekening air dan listrik, pemerintah kota Batam akan mengirimkan surat kepada PLN dan ATB untuk memberikan semacam keringanan kepada masyarakat. (Gs)
