BATAM | Dugaan kasus korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite di SMKN 1 Kota Batam, Kepulauan Riau tahun anggaran 2017 s/d 2019 yang dibongkar oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam mulai terkuak.
Bahkan, Kejari Batam akan segera menetapkan tersangka setelah mendapatkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri yang diterima pada Senin, 10 Oktober 2022 kemarin.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Batam, Aji Satria Prakoso mengatakan bahwa hasil audit BPKP Kepri menunjukkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp469 juta.
“Ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.468.974.117,” ucap Aji pada Selasa, (11/10/2022) melalui Kasi Intel Kejari Batam Riki kepada Beritanusantaranews.
Selanjutnya kata Aji, pihaknya akan melakukan pemeriksaan saksi dan pengumpulan bukti lebih lanjut, serta melakukan analisa dan ekspose perkara guna menentukan pihak yang bertanggungjawab untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan.
Selain dugaan tindak pidana korupsi SMKN 1 Batam, Aji juga mengungkapkan adanya dugaan korupsi pada sistem manajeman Rumah Sakit Badan Pengusahaan (RSBP) Batam dan PT Pegadaian Syariah Sei Panas yang saat ini juga masuk dalam proses audit oleh BPKP Kepri.
“Diduga kerugian negara (masing-masing) mencapai Rp2 miliar. Dan juga rencana penyelidikan perkara-perkara besar lain yang akan dilaksanakan oleh Pidsus Kejaksaan Negeri Batam,” pungkasnya.
Aji mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja secara maksimal dan profesional dalam menuntaskan penanganan perkara yang ditangani. (Gop)
