Ini Pandangan Fraksi Terhadap Ranperda Bea Gerbang atas Pengelolaan Sampah

0
107
DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna ke- 3 Masa Persidangan II Tahun 2019, Senin (11/02/2019).

Batam – DPRD Kota Batam menggelar Rapat Paripurna ke- 3 Masa Persidangan II Tahun 2019 dengan agenda pembacaan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Bea gerbang atas jasa pengelolaan sampah. Senin (11/02/2019)

Soal Ranperda Bea Gerbang atau
jasa pengelolaan sampah, sejumlah fraksi memilih tidak setuju untuk dilanjutkan
pembahasan ranperda tersebut. Dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang
dibacakan H. Rizal T,Se.MM menyampaikan setelah mempelajari penjelasan walikota
Batam tentang penjelasan umum Ranperda dan jasa pengolahan sampah ini, mengatakan
tidak setuju untuk dilanjutkan pembahasannya, karena kondisi Anggaran defisit
bahkan bisa terbebani selama 30 tahun dengan Anggaran 15 persen.

Pandangan fraksi PAN dan fraksi Partai
Gerakan Indonesia Raya, sependapat untuk menolak dilanjutkan pembahasan
Bea Gerbang atas jasa pengolahan Sampah, dikarenakan dapat mengganggu terhadap
keuntungan daerah kota Batam.

Selain itu, dari pandangan umum fraksi
Hati Nurani Rakyat yang dibacakan oleh, Jeffry Simanjuntak mengemukakan setuju
atas Ranperda Bea Gerbang atas pengolahan Sampah agar dapat dilanjutkan sebagaimana
mekanisme tata tertib yang berlaku dan segera dilanjutkan ke pansus.

Berlangsungnya sidang paripurna
tersebut, pandangan umum dari partai Nasdem, Amintas Tambunan menyampaikan, dari
partai Nasdem sangat setuju dikarenakan ini hal yang sangat penting untuk
kelangsungan lingkungan, kemudian perlindungan terhadap penduduk Kota Batam.

“Nasdem menyetujui, oleh karena
itu kami setuju bahwa Ranperda ini boleh dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya,
kata Amintas saat membacakan pandangan fraksi.

Dalam pandangan umum fraksi
partai PKS, menjelaskan, setelah mempelajari kajian kebutuhan Bea Gerbang atas
jasa pengelolaan Sampah, PKS sejalan apa yang disampaikan Walikota Batam dalam
pengelolaan Sampah sudah menggunakan teknologi yang mampu meminimalkan resitu
sampah, agar umur pemanfaatan lahan TPA (Telaga Punggur) lebih maksimal dari
pada metode saat ini .

Tapi PKS berharap tidak ada
kenaikan tarif retribusi Sampah dibebankan kepada masyarakat. Selain kewajiban
Pemerintah Daerah perlu pemprosesan Ahir sampah terkait dengan kewajiban Badan
Usaha pengelolah jangan sampai kesalahan teknis pembangunan dan
pengelolaan  dibebankan pada pemerintah kota Batam. Kemampuan APBD yakin
15 persen dari total APBD untuk menjamin pengelolaan Sampah bahwa angka 15
persen itu perlu dikoreksi bersama karena terlalu besar, dapat membebani
keuangan Pemerintah Kota Batam, dalam pasal 6 ayat C, berbunyi keuntungan, ini
perlu diperjelas kembali agar tidak menjadi multi tafsir sehingga tidak terjadi
perdebatan kedepannya.

Menanggapi pandangan umum fraksi,
Pimpinan Rapat Paripurna Nuryanto SH, akhirnya memutuskan bahwa rencana
Ranperda Bea Gerbang atas jasa Pengolahan Sampah belum bisa dilanjutkan
ketingkat pansus. (g01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.