BATAM – Saat kampanye, janji politik memang tidak bisa dipegang dan menjadi barometer untuk memilih seorang pemimpin.
Tak sedikit, calon pemimpin akan melakukan
berbagai cara dengan pandai merayu sampai pintar memberi harapan untuk mencari simpatisan rakyat untuk memilihnya, seperti menebarkan janji. Ada janji tentang pendidikan gratis, ada janji tentang perbaikan fasilitas umum, dan masih banyak janji lainnya.
Masyarakat Kepri tentu mengetahui akan janji politik yang disampikan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad saat kampanye. Seperti menggratiskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi semua siswa sekolah menengah atas (SMA), dan sekolah menengah kejuruan (SMK) sederajat yang ada di Kepri.
Menurutnya saat itu, sudah dihitung alokasi anggarannya berapa per bulannya dan selama setahun untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SMA/SMK. Tidak hanya mengratiskan SPP, pihaknya akan memberikan perlengkapan sekolah gratis untuk siswa baru atau siswa kelas 1 SMA/SMK di Kepri.
“Aspirasi masyarakat ini akan kita realisasikan untuk meringankan beban ekonomi orangtua dan mendorong pendidikan masyarakat Kepri. Insha Allah APBD Kepri mampu,” kata Ansar waktu itu, seperti dilansir oleh Batampos.co.id.
Namun faktanya, janji ini terkesan tidak ditepati setelah Ansar menjabat sebagai Gubernur dan beralasan keterbatasan dana APBD.
“Sudah dihitung, APBD kita memang tak mampu,” kata Ansar di Tanjungpinang kepada wartawan Kamis (1/7/21).
Ansar pun kembali menebarkan janji
Jika memungkinkan pada tahun 2022, program SPP gratis ini bisa dianggarkan kembali melalui APBD murni.
Padahal, janji program SPP gratis itu akan sangat membantu warga khususnya yang terdampak COVID-19, seperti korban PHK atau dirumahkan.
Selain itu, soal janji memberikan 1 unit motor kepada RT dan RW se-Kepri. Program bantuan operasional untuk 10.000 RT/RW itu, katanya akan direalisasikan dalam 4 tahun kepemimpinannya. Ansar juga mengatakan APBD Kepri cukup untuk program tersebut.
“Dalam waktu 4 (empat) tahun akan direalisasikan. Kemampuan APBD kita cukup,” katanya saat itu kepada wartawan.
Namun, belakangan diketahui program ini belum masuk dalam program prioritas yang akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.
Ansar kembali disorot soal janji ini dan beralasan karena situasi Covid-19, dan kembali berjanji memberikan insentif lain kepada RT/RW.
“Kalau masih kondisi Covid seperti ini, kita akan berikan insentif lain kepada RT dan RW,” ujarnya kepada wartawan./Rdk
