Pemprov Kepri Menerima Penghargaan WTP dari Menkeu

0
Advertisement

Gubernur Kepri H. Nurdin Basirun menekankan agar program dan kegiatan pembangunan harus dengan anggaran yang efisien. Hasil dari kegiatan itu harus jelas muaranya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan awasi terus agar semuanya tepat sasaran. Dengan penganggaran yang efisien, hasilnya harus jelas untuk masyarakat,” kata Nurdin usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Kamis (14/9).

Rakernas ini dibuka langsung Presiden Jowo Widodo. Usai mengikuti pembukaan di Istana Negara, Nurdin mengikuti rangkaian Rakernas dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.

Di sini Gubernur menerima Plakat Penghargaan Pemerintah RI dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan itu diberikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut pada 2012-2016.

Hanya ada empat gubernur yang menerimanya. Selain Nurdin, ada juga dari DI Jogjakarta dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Gubernur WTP bukan tujuan akhir. Itu adalah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap kinerja pelaporan keuangan. Gubernur berterima kasih kepada OPD yang kinerja pelaporan keuangannya baik. Apalagi dengan mengikuti imbauan seperti yang diarahkan Presiden Jokowi saat membuka.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur.

“Terima kasih juga kepada DPRD atas kerja samanya sehingga semuanya berjalan baik. Terima kasih juga kepada masyarakat atas dukungan selama ini,” kata Gubernur.

Agar pentingnya perencanaan yang baik. Apalagi dirinya pun sering turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan langsung masyarakat. Termasuk juga mengakomodir hasil reses wakil rakyat yang memang semuanya untuk kepentingan masyarakat. Bagian dari mengawasi dan mengevaluasi kegiatan, setiap Senin pagi, Nurdin selalu mengumpulkan kepala OPD.

Rapat-rapat itu dilakukan, agar semua program berjalan sebagaimana perencanaan. Termasuk menyampaikan jika ada kendala di lapangan untuk setiap program.

Apalagi, pada pertemuan itu, kata Nurdin, Presiden Jokowi menegaskan agar ke depan tidak ada lagi kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil.

Gubernur juga berpesan agar ukuran kinerja tiap OPD harus jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan. Semuanya terekam dalam RPJMD.

Saat ini, Nurdin memang memimpin langsung pembahasan APBD 2018. Anggaran tiap OPD disisir langsung oleh Gubernur agar efisien dan bermanfaat. Prinsip efisien namun hasil yang bermafaat harus dirasakan masyarakat.

“Pak Jokowi berpesan percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan. Saya tak ingin hal-hal semacam ini ada di Kepri,” kata Nurdin lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pimpinan yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Hal ini disebut Sri sangat baik.

“Banyak pemda yang lebih dari lima tahun mendapatkan opini WTP. Ini luar biasa. Selamat semuanya,” kata Sri Mulyani. Sri berharap, walau sudah mencapai opini WTP, semua kementerian lembaga dan pemda harus menunjukkan kepemimpinan pengelolaan secara akuntabel, efisien dan bersih.***

Rdk

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.