Kepala BP Batam Hadiri Audiensi Program Pemberantasan Korupsi Terintergrasi

0
Kepala BP Batam, H Muhammad Rudi Saat Di Wawancara Insan Pers Usai Mengahadiri Audiensi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Selasa (25/2).
Advertisement

Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menggelar koordinasi dan audensi program pemberantasan korupsi terintergrasi bersama BP Batam, Selasa (25/2) di Batam Center.

KPK  ingin memberikan pencerahan kepada BP Batam agar dalam menjalankan tugas baik pemberian ijin keluar masuk barang ataupun lahan, ini betul-betul pada koridor hukum yang ada, tidak boleh lagi karena ada sesuatu ini ditahan tahan, dan tidak boleh juga diberikan kepada orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi untuk membangun. Hal itu disampaikan Kepala BP Batam, H Muhammad Rudi kepada wartawan usai mengikuti Audensi antara BP Batam dengan KPK RI.

“Maka mudah-mudahan dengan adanya pencerahan ini kita berharap proses pelayanan BP Batam harus bangkit. Kalau dulu hitungan dua atau tiga bulan, kalau boleh kedepan hitungan dua atau tiga hari selesai. Transparan, termasuk Perka lahan ini sudah saya tandatangani, kita minta minggu depan sudah ada action, minimal kalau belum bisa jalan sistemnya, ruangannya sudah kita siapkan,” ujar Rudi.

Disinggung mengenai Mal Pelayanan Publik (MPP), Rudi berharap agar saham atau asset Provinsi Riau minta diserahkan untuk dikelola. “Karena ini Negara sama Negara kenapa harus ditahan tahan, supaya kami di tahun 2023 ini tidak memperpanjang kontrak mereka dan langsung kita ambil alih, kalau kita ambil alih maka kita bisa renovasi sepenuhnya, supaya Mal itu Mal benaran, bukan Mal setengah setengah. Dalam proses semua berjalan dengan baik, hanya prosesnya tidak bisa langsung karena departemennya berbeda, satu keuangan dan satu depdagri, misalnya assetnya belum dikuasai Pemko tapi kami sudah kerjakan, ada pinjam pakai, yang pasti prosesnya berjalan terus,”ungkap Rudi.

Rudi menyebutkan himbauan dari KPK sendiri sebenarnya sudah lakukan. Sistem nya yang harus bangun, ada dua sebenarnya yang disorot yaitu lahan dan perijinan, karena pasti sistem itu kan  ada password operatornya, makanya tidak boleh dipermainkan lagi untuk mempersulit masalah perijinan. Intinya mempermudah, karena ingin menghidupkan investasi di Kota Batam ini.

“Dan mengenai lahan saya luruskan bukan lahan tumpang tindih, dulu sistem pemberian lahan kalau ada yang bersedia dan buat pengajuan, suruh bayar 10%, kalau diurus langsung maka akan dikeluar PL dan melunasi WTO, kalau 10% itu tidak diurus setahun kemudian, maka bagian lahan tidak tahu tanah siapa, karena dalam pemberian 10% tidak diterapkan lokasi lahan, kemudian ada yang minta pengajuan baru dimasukkan lagi 10%, dan tidak diurus lagi, pastinya akan terjadi tumpang tindih, maka kedepan kita tidak ingin seperti itu lagi, satu sistem satu bundel permohonan harus jalan sekaligus selesai, kalau tidak selesai evaluasi tiga bulan kita kembalikan,” terangnya.

Disinggung mengenai Kavling bodong, Rudi menyebutkan ada dua status lahan, HPL BP Batam dan Hutan lindung, kalau statusnya HPL BP Batam maka BP Batam yang bertanggung jawab, kalau statusnya hutan lindung maka dibawah kementerian Kehutanan. “Seperti yang terjadi kemarin penangkapan oleh KLHK, karena hutan itu milik mereka, artinya sama-sama bertanggung jawab, yang jelas kalau HPL BP Batam maka akan kita tegakkan, karena kasihan warga yang sudah membeli, sudah dibeli tapi tanahnya hilang,”terang Rudi. (GG)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.