Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna melaksanakan rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi DPRD Natuna tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) anggaran tahun 2019, Selasa (14/07/2020).
BACA JUGA : Natuna Menuju Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna Andes Putra. S.Pd., dengan dihadiri Bupati Natuna, Wakil Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD, anggota DPRD, FKPD Dan beberapa Kepala Dinas serta Kepala SAR Natuna, beberapa pengusaha, dan tamu undangan.
Masing-masing fraksi melaporkan penyampaian pendapatan akhir tahun 2019. Salah satu perwakilan fraksi dari Partai Golkar Azi, S. SoS., menyampaikan laporan pendapatan akhirnya antara lain, meminta agar ada pengecekan ulang terhadap aset Pemda. Selain itu, Azi juga memaparkan, dalam penggunaan anggaran harus sesuai dengan apa yang telah dianggarkan, yang kemudian harus dipergunakan dengan sebaik mungkin dan efektif, transparan dan menganggarkan anggaran sesuai dengan prioritas dengan didasari UUD.
BACA JUGA : Bupati Natuna Pimpin Rapat Panitia Pelaksanaan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 Tahun 2020
Sementara, Fraksi Perjuangan Nurani Rakyat (PNR), Junaidi memaparkan usulan pendapat kepada Bupati Natuna agar kedepan lebih bisa mengelola dan bertanggungjawab. Junaidi juga menyampaikan tentang penertiban aktip pajak, salah satunya sarang walet. Untuk menyusun Anggaran Pendapatan Daerah(APBD) harus sesuai dan dijaga ketat, supaya tidak terjadi temuan seperti tahun sebelumnya.
Saran kami yang utama adalah segera dtindaklanjuti rekomendas BPK yang sudah diterima dan susun anggaran dengan perencanaan yang matang, kontrol aset yang ada, disposal (hapus) aset yang sudah tidak berguna karena hal-hal semacam ini yang juga menjadi rekomendasi BPK,” kata Juru Bicara FPAN, Wan Ricci melalui podium.
Bupati Natuna, Hamid Rizal pada kesempatan yang sama diberikan kesempatan oleh DPRD untuk memberikan tanggapan. Ia mengapresiasi DPRD Natuna yang telah memberikan pandangan dan masukan kepada Pemkab. Hamid Rizal menanggapi dan mengucakan apresiasi atas penyampaian dari fraksi-fraksi partai tersebut. Sejauh ini, pihaknya telah menindaklanjuti apa yang telah di sampaikan oleh fraksi tersebut. “Salah satunya, BM kendaraan yang tidak ada saya paksa cari sampai dapat,” ungkap Hamid. Kata Hamid, hal ini supaya kedepannya tidak terjadi lagi temuan. “Saya tak mau punya utang, abis jabatan hutang pun tak ada,” pungkas Hamid.
Kami sudah mulai menindaklanjutinya, besok kami rapat lagi dengan OPD agar proses tindaklanjut ini segera bisa selesai,” pungkasnya.
Sehabis itu DPRD Natuna meminta persetujuan yang sama dari seluruh anggota DPRD Natuna. “Setuju” seru seluruh anggota dewan yang hadir. Acara dilanjutkan dengan penandatangan Nota Kesepakatan Perda LPP Bupati 2019. (Jims)
