Paripurna, 5 Ranperda Disetujui DPRD Natuna

0
Advertisement

Natuna – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi tetang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna tahun 2020. Kemudian pada Paripurna ada penyampaian pidato Bupati tentang Ranperda-Ranperda Kabupaten Natuna Tahun 2020 dan penyampaian Laporan Bapemperda tentang Propemperda Kabupaten Natuna Tahun 2020.

Rapat Paripurna DPRD Natuna.

BACA : Ketua Komisi I Pantau Proses Tes SKB CPNS di SMA I Bunguran Timur Natuna

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Andes Putra yang didampingi Wakil Ketua I, Daeng Ganda Rahmatullah. Acara berlangsung di ruang Rapat Paripurna DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Ranai, Selasa (15/09/2020).

Pada rapat Paripurna ini seluruh Fraksi-Fraksi DPRD kabupaten Natuna dapat menerima dan menyetujui Ranperda yang telah disampaikan Bupati pada beberapa waktu lalu.

Bupati dan Ketua DPRD Natuna.

BACA : Pemkab Natuna Gelar Haornas dengan Senam Bersama

Adapun Ranperda yang disetuji oleh seluruh Fraksi-Fraksi DPRD Natuna yakni:
1. Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2. Ranperda Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dan antar waktu.

3. Ranperda Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dan Ranperda pencabutan peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 tahun 2002 tentang izin tempat usaha.

Meskipun seluruh Fraksi DPRD Natuna menyetujui seluruh Ranperda, namun juga ada beberapa sumbangan fikiran, saran dan pendapat yakni meminta kepada Pemerintah Daerah segera menerbitkan Perbub teknis yang mengatur keterwakilan wilayah dan keterwakilan kaum perempuan dalam penyaringan calon anggota BPD.

Meminta agar Pemerintah Daerah dapat mempertegas tentang kebijakan terhadap PTT, GTT serta P3K yang bertugas di Desa tidak diberi rangkap Jabatan. Meminta segera terbentuknya BNNK sebagai wadah rehabilitasi dan meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi bahaya Narkotika kepada masyarakat dan pelajar.

BACA : Penyampaian Pidato Hamid Rizal Tentang Pengantar Nota Keuangan APBD Natuna 2021

Hadir pada rapat tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, para anggota DPRD Natuna, Para Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Natuna.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dalam pidatonya menerangkan bahwa, peraturan daerah sebagai salah satu peraturan perundang-undangan memiliki landasan Konstitusional dan landasan Yuridis dengan diaturnya kedudukan peraturan daerah dalam UUD 1945 dalam pasal 18 ayat (6), yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.  Dimana dalam penyusunanya harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah diatur dalam UU yang telah ditetapkan.

Selain itu, Hamid Rizal juga menyebutkan bahwa dalam kaitan ini maka sistem Nasional memberikan kewenangan Atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program didaerah.

Selain itu, Hamid Rizal juga sampaikan bahwa dalam kaitan ini maka sistem Nasional memberikan kewenangan Atributif kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis program didaerah.

Adapun lima Ranperda yang disampaikan oleh Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal diantaranya :

1. Ranperda Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Kabupaten Layak Anak adalah suatu pembangunan Kabupaten yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhanan hak-hak anak.

2. Ranperda Penyelenggara Kearsipan. Arsip merupakan identitas dan jati diri bangsa serta sebagai memori, acuan, dan alat bukti yang sah maka harus dikelola dan diselamatkan guna menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya.

3. Ranperda Pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

4. Ranperda pembentukan Kecamatan Pulau Panjang dan pembentukan Kecamatan Seluan. Dalam upaya mencapai tujuan otonomi daerah melalui peningkatan pelayanan kesejahteraan, pemberdayaan dia peran serta masyarakat dalam kemajuan Kabupaten Natuna serta memperhatikan daerah pulau terluar, terpencil zdaj rentang kendali, kepentingan strategis nasional sehingga dia pandang perlu untuk membentuk Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pulau Panjang dan Kecamatan Seluan.

5. Ranperda Perubahan status wilayah sebagian wilayah Kelurahan Sedanau menjadi desa Sedanau Utara Kabupaten Natuna. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan serta perkembangan kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas wilayah sehingga dipandang perlu melakukan perubahan sebagian wilayah Kelurahan Sedanau menjadi Desa Sedanau Timur. (Jims)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.