Perluas Tanda Tangan Digital, Wagub Marlin Ingin Wujudkan Clean Goverment

0
Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina saat Menerima Perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/5).
Advertisement

TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bakal memperluas tanda tangan elektronik (digital) dalam legalisasi dokumen pemerintahan sebagai wujud penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Hal itu juga menekan potensi pemalsuan tanda tangan konvensional.

Baca: Wagub Marlin Kirim 100 Ribu Antigen dan Masker untuk Tangani Covid-19 di Batam

“Pemanfaatan tanda tangan elektronik ini adalah upaya kami menerapkan visi Pemprov Kepri menuju Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik atau SPBE,” ucap Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina saat menerima perwakilan dari Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/5).

Implementasi SPBE merupakan wujud komitmen pemerintah dalam rangka menuju cita-cita good governance and clean governance. Penerapan tanda tangan elektronik akan menjamin keberlangsungan pemerintah yang efektif dan efisien.

“Selain itu tanda tangan elektronik akan menjamin aspek keamanan dan kerahasiaan dokumen sehingga terasa manfaatnya dalam autentikasi penggunaan kewenangan,” kata Wagub Marlin.

Wagub Marlin menerangkan bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Provinsi Kepri telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Sertifikat Elektronik Pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“Kedepannya untuk pengintegrasian tanda tangan elektronik di seluruh OPD, saya mendorong Diskominfo untuk mengembangkan aplikasi e-office,” kata Wagub Marlin.

Wagub Marlin juga mengapresasi kesediaan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik berserta tim yang telah berkenan memberikan materi terkait tanda tangan elektronik kepada jajaran Pemerintah Provinsi Kepri.

“Sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama terkait dengan penyelenggaraan sertifikasi elektronik dapat terlaksana dengan baik,” ucapnya.

Penyelenggaraan sertifikasi elektronik dilakukan secara kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepri dengan Balai Sertfikasi Elektonik BSSN.

Disampaikan oleh Kepala DInas Kominfo, Zulhendri, bahwa progres penerapan tanda tangan elektronik di lingkungan Pemprov Kepri telah diujicoba pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di aplikasi perizinan, Dinas Pendidikan untuk penandatanganan sertifikasi guru, Dinas Sumber Daya Mineral, dan Dinas Kominfo.

𝗛𝗶𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶 𝗣𝗲𝗺𝗮𝗹𝘀𝘂𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗧𝗮𝗻𝗴𝗮𝗻 𝗞𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹
Kepala Balai Sertikasi Elektronik, Rinaldy, menjelaskan bahwa penyelenggaraan transaksi elektronik wajib menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia.

Rinaldy menjelaskan bahwa tanda tangan elektronik akan menjawab kebutuhan atas resiko pemalsuan tanda tangan basah (konvensional) yang selama ini kerap terjadi dalam lingkungan pemerintahan.

“Perlu adanya jaminan autentikasi terhadap sebuah dokumen sehingga tidak dapat disangkal dan dipalsukan,” jelasnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa di masa pandemi Covid-19 ini penggunaan tanda tangan elektronik sangat membantu membatasi pergerakan orang sehinnga bisa membantu mencegah penularan virus Covid-19.

“Karena penerapannya bisa melalui digital dan online. Kita dari rumah saja bisa langsung menandatangani dokumen tanpa harus memegang fisik dokumen tersebut,” jelas Rinaldy. MCB

Editor: Arianus

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.