Presiden Jokowi Yakinkan Warga: Wilayah Teritorial Natuna Aman dan Kondusif

0
Kedatangan Presiden RI Jokowi Ke Natuna Disambut Bupati Drs.H.Abdul Hamid Rizal Msi
Advertisement

Natuna – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo menegaskan, Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo Tiba di Kabupaten Natuna Disambut Hangat Bupati Natuna dan Gubernur Kepulauan Riau, Rabu (8/01).

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna. Rabu, (08/01/2020) pagi.

Oleh karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Kepala Negara menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.

“Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada,” kata Presiden.

Kedatangan Presiden Kali ini ke Kabupaten Natuna bertujuan Peninjauan jajar parkir kapal nelayan SKPT Selat Lampa, Pertemuan dengan Nelayan Natuna, Peninjauan KRI di komplek Faslabuh TNI AL Selat Lampa, Pamaparan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Faslabuh TNI AL Selat Lampa kecamatan pulau tiga.

Kegiatan dilanjutkan di Kantor Bupati Natuna dengan agenda pertemuan dengan pemerintah setempat serta penyerahan sertifikat tanah secara simbolis kepada perwakilan penerima. membagikan Sertifikat Tanah secara Gratis kepada Masyarakat Natuna.

Bupati Natuna Drs.H.Abdul Hamid Rizal Msi

Menurut Bupati Natuna Drs.H.Abdul Hamid Rizal Msi program penyerahan sertifikat oleh Presiden untuk masyarakat merupakan langkah yang sangat tepat, dikarenkan agar kepemilikan tanah masyarakat di Kabupaten Natuna memiliki dasar hukum yang kuat Ungkap Hamid. Selanjutnya Hamid juga berharap agar sertifikat yang diberikan dapat dijaga dengan baik dan dipergunakan sampai keanak cucu

“ Ingat jangan pula sertifikat yang diperjuangkan oleh persiden ini, yang mana,agar tanah bapak memiliki dasar hukum yang kuat sampai di rumah langsung di jual, tapi pergunakan untuk kesejahteraan keluarga sampai ke anak cucu kelak,” Tegas Hamid.

Ditempat yang sama pula Surya Tjandra Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional dalam sambutannya menjelaskan sertifikat tanah yang di berikan ini, merupakan pengakuan negara yang paling kuat yang dijamin dengan Undang-undang untuk kepemilikan terhadap tanah.

Lanjutnya, berdasarkan perintah Presiden pada tahun 2025 BPN akan mencatat seluruh tanah di Negara Republik Indonesia dengan jumlah sertifikat sebanyak 126 juta.

Hal ini bertujuan agar seluruh tanah yang ada di Indonesia memiliki dasar hukum yang sah dan sebagai strategi pembangunan kedepannya.

“Natuna adalah daerah kepulauan yang juga merupakan Daerah perbatasan dengan beberapa negara, sehingga jika kedepan ada Negara-negara tetangga yang ingin mengklaim Natuna kita sudah memiliki dasar hukum yang sah Natuna adalah bagian dari NKRI,” Terang Surya

Presiden Republik Indonesia Ir.Jokowi dalam sambutanya sedikitnya masih tersisa 15 ribu sertifikat tanah gratis yang harus dibagikan kepada masyarakat Indonesia.

ia juga berpesan agar Masyarakat yang sudah menerima sertifikat agar selalu menjaga dengan baik dan di fotocopy hingga 2 rangkap, jika hilang sertifikat asli maka untuk mengurus kembali akan lebih mudah karena memiliki fotocopynya.

Dikatakan Jokowi, keinginan dirinya menyerahkan langsung sertifikat tanah kepada masyarakat Natuna, ialah sebagai bukti bahwasanya Natuna juga merupakan bagian NKRI yang tidak dapat ditawar-tawar oleh pihak manapun. Jadi secara defacto, dan dejure, Natuna adalah Indonesia, 81 ribu penduduk yang ada di Kabupaten Natuna adalah warga negara Indonesia, tegas Jokowi.

Hadir pada acara tersebut, Gubernur kepulauan Riau, Wamen Agraria dan tata ruang/ BPN, OPD Natuna, SKPD Natuna, serta Forkompinda, dan peserta penerima sertifikat tanah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya. JS

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.