Wabup Hj Ngesti Yuni Suprapti Sampaikan Pidato Pengantar 51 Ranperda Natuna ke DPRD

0
39

Natuna – Bupati Natuna yang diwakili oleh Wakil Bupati (Wabup) Natuna, Hj.Ngesti Yuni Suprapti, menyampaikan Pidato Pengantar 51 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Natuna di Aula Rapat Kantor DPRD Natuna, Jalan Yos Sudarso, Jum’at 3/5/2019.

Sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan berdasarkan prinsip otonomi daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, otonomi daerah mampu untuk mengoptimalkan pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan daerahi. Hal itu disampaiakan Wabup Hj. Ngesti Yuni Suprapti, saat penyampaian pidato.

Rapat Paripurna di pimpin Wakil Ketua II Daeng Amhar. Serta dihadiri oleh sejumlah Anggota DPRD Natuna, para Pimpinan OPD, FKPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan para tamu undangan lainnya.

Dalam kesempatan itu, Wabup Ngesti juga menyampaikan 51 Ranperda Kabupaten Natuna kepada lembaga legislatif, dalam hal ini DPRD Natuna. Dari 51 Ranperda tersebut, diantaranya adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsiapan, Ranperda Pengendalian Bahaya Kebakaran, Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ranperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Ranperda Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Ranperda Perangkat Desa, Ranperda Pencabutan atas Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan dan Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga.

“Jumlah Perda yang akan dirubah sebanyak 49 Perda. Yaitu Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan. Bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah, maka terjadilah perbedaan luas dan batas desa dan kelurahan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Perda tersebut,” jelas Ngesti.

Selain 49 Ranperda diatas, pihak Pemkab Natuna juga mengajukan 2 buah Ranperda lainnya, yaitu Ranperda tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Ranperda tentang Perubahan Status sebagian Wilayah Kelurahan menjadi Desa. “Dua Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Sedanau dan Kelurahan Sabang Barat. Bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kecamatan dan Kabupaten Natuna, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kami memandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, guna menjamin perkembangan dan kemajuan wilayah,” kata Ngesti menerangkan. JS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.