Wakil Bupati Asahan Ikut Rakor Evaluasi PPKM dan Penyerapan Anggaran Covid-19 Sumatera Utara

0
Rapat Koordinasi terkait Evaluasi PPKM dan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 se Sumatera Utara di Hotel Grand Aston Medan. (Foto: istimewa)
Advertisement

KISARAN – Agar serapan anggaran dalam pelaksanaan program percepatan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Asahan meminta dukungan dan arahan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan dan Kepolisian.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin S.Sos, MSi melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan kepada wartawan, Selasa (28/09/2021).

Dikatakan Dayat, Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin S.Sos, MSi menghadiri Rakor itu bersama dengan unsur Forkopimda diantaranya Kapolres Asahan AKBP Putu Yudha Prawira SIK SH, Dandim 0208/AS Letkol Sri Marantika Beruh S.Sos, dan Kajari Asahan Aluwi SH.

Rakor tersebut dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi serta dihadiri Kajatisu IBN Wiswantanu SH, MH, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kapolda Sumut Irjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Kepala BPKP Provinsi Sumatera Utara, Bupati /Wali Kota, Kapolres, dan Dandim, se Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu Gubernur Sumut meminta para kepala daerah tidak ragu untuk merealisasikan anggaran. Percepatan realisasi anggaran, menurutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumut, usai terhantam pandemi Covid-19.

“Tahun anggaran ini tersisa kurang lebih tiga bulan lagi, jangan ragu merealisasikan anggaran tetapi tepat dan benar. Di sini ini kita berdiskusi dengan Kajatisu, Kapolda, BPK dan BPKP. jadi tidak ada lagi alasan takut,” kata Gubernur Edy Rahmayadi.

Pada saat diskusi, Gubsu juga menjelaskan bahwa lambatnya serapan anggaran terjadi karena beberapa faktor seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, takut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan faktor alam. Selain karena faktor alam, dia berharap tidak terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun (SILPA).

Sementara Kapolda Sumut Irjen Pol. R.Z Panca Putra Simanjuntak dalam Rakor itu menegaskan telah memerintahkan kepada jajaran bawahannya untuk mendampingi kepala daerah dalam merealisasikan anggaran agar terhindar dari tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

“Sudah saya sampaikan kepada bawahan agar jangan menakuti-nakuti, tapi dampingi. Kalau ada yang main-main boleh disampaikan kepada saya. Ini demi kemajuan perekonomian Sumut, demi kesejahteraan rakyat. Kita juga dalam bertindak tidak mungkin langsung tangkap ada upaya-upaya yang dilakukan sebelumnya,” ujar Kapolda.

Sedangkan Kajati Sumatera Utara IBN Wiswantanu menyampaikan upaya pemulihan ekonomi dilakukan dengan tetap menekan penyebaran Covid-19. Protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi saat ini menjadi senjata utama dalam menekan penyebaran penyakit ini.(ibs)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.