BATAM – Puluhan warga yang berdomisili di lingkungan sekitar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 5 Batam menggelar aksi damai di gerbang sekolah tersebut, Senin, (13/7/2026) pagi. Aksi yang dipenuhi orang tua siswa beserta anak-anak mereka ini berlangsung dengan tertib, namun menyuarakan kekecewaan yang mendalam terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun berjalan.
Deretan spanduk berisi pesan penolakan dan tuntutan terpampang jelas di lokasi aksi. Melalui tulisan yang tertera pada spanduk, warga menilai sistem penerimaan yang berlaku saat ini tidak berpihak kepada masyarakat yang tinggal tepat di sekitar lingkungan sekolah. Para orang tua juga secara tegas menolak penggunaan nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) sebagai salah satu syarat pendaftaran, khususnya pada jalur penerimaan berdasarkan domisili.
Dalam kesempatan itu, perwakilan orang tua menyampaikan sejumlah tuntutan secara terbuka kepada pihak berwenang. Poin tuntutan tersebut meliputi:
Pertama, meminta Kepala SMKN 5 Batam, Henra Debeny, untuk berani membuka secara transparan data lengkap calon siswa yang telah dinyatakan diterima maupun yang telah menyelesaikan pendaftaran ulang;
Kedua, meminta Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, untuk mencopot Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, dari jabatannya;
Ketiga, meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk segera mengevaluasi dan menaikkan kuota jalur domisili menjadi 50 persen dari total daya tampung sekolah;
Keempat, menolak keberadaan Dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang ditempatkan di lingkungan SMKN 5 Batam;
Kelima, meminta agar lokasi yang saat ini digunakan sebagai Dapur MBG dialihkan fungsinya menjadi ruang belajar bagi siswa.
Meski berlangsung cukup lama, perwakilan warga menyampaikan hingga berakhirnya aksi tidak ada tanggapan maupun pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak sekolah.
Di penghujung kegiatan, perwakilan orang tua menegaskan keseriusan mereka memperjuangkan hak anak-anak. Apabila seluruh tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan tindak lanjut yang nyata, mereka mengancam akan menggelar aksi susulan dengan skala yang jauh lebih besar.
“Jika anak-anak kami tetap tidak diterima dan belum ada keputusan yang jelas hari ini, kami siap melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegas salah satu perwakilan orang tua di hadapan massa aksi.
Sementara Ketua Komite SMKN 5 Batam, Leo Frengky, menyampaikan harapan agar pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau segera memberikan jalan keluar yang adil, sehingga anak-anak yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah dapat tetap diterima bersekolah di SMKN 5 Batam.
“Kami sangat berharap ada jalan keluar yang nyata dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemprov Kepri,” ujar Leo di sela-sela aksi damai.
Ia juga menegaskan akan menjadi jembatan aspirasi antara warga dengan pimpinan sekolah. Seluruh keluhan dan harapan yang disampaikan orang tua murid akan disampaikannya secara langsung kepada Kepala SMKN 5 Batam.
“Saya akan sampaikan secara langsung semua keluhan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita perjuangkan bersama hak kita sebagai warga yang berdomisili di lingkungan sekolah ini,” pungkas Leo. (G0)
Editor: Gopok
