Aktivitas Galian Tanah Urug di Mengkuse Diduga Beroperasi Tanpa Izin

0
Kegiatan Galian Tanah Urug di Mengkuse, Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun. (Foto: Sajirun)
Advertisement

KARIMUN – Aktivitas galian C tanah urug di daerah Mengkuse, Desa Sawang Selatan Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Kepri, diduga beroperasi tanpa memiliki izin usaha pertambangan. Kegiatan galian C tanah urug tersebut berjalan mulus dan sudah berlangsung lama, tanpa ada teguran dari dinas dan aparat terkait.

Baca : Capaian Vaksinasi di Desa Batu Limau sudah 85 Persen

Pantauan di lapangan, Truk bermuatan tanah tidak ditutup dengan tenda sehingga mengakibatkan debu  beterbangan di sepanjang jalan sehingga sangat mengganggu pernapasan pengguna jalan. Di lokasi penambangan nampak alat berat yang sedang memasukkan tanah ke truk, kemudian hasil tambang di angkut ke tempat penimbunan di sekitar Simpang Tiga Sawang melintasi jalan umum.

Saat dikonfirmasi dilokasi penambanagan, salah seorang pekerja menyampaikan kalau pemilik tanah bernama Hamjah. “Pemilik tanah adalah Hamjah. Sedangkan pemilik alat berat dan bos proyek ini tokenya adalah pak Namh. Cari saja di Sawang,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Kantor Desa Sawang Selatan Puryanto,,menyampaikan pihaknya tidak ada urus surat apapun ke kantor desa. “Nanti kami akan mengeceknya ke lokasi,” ucap dia.

Kapolsek Kundur Utara IPTU Sasmintoro, saat dikonfirmasi melalui selulernya terkait adanya aktivitas galian tanah uruk di wilayah hukum Polsek Kundur Utara yang di duga tidak memiliki izin usaha pertambangan, sampai berita ini dirilis belum ada tanggapan.

Kepada media ini, Tokoh masyarakat Karimun Hermansah SH, mengatakan bahwa setiap proyek ataupun kegiatan lainya harus mempunyai perijinan, seperti galian tanah urug di Mengkuse ini harus ada izinya serta harus bayar pajak, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Jika tidak memiliki ijin diminta aparat penegak hukum menghentikanya dan bila perlu di laksanakan proses hukumnya, sehingga tidak menimbulkan preseden buruk di masyarakat. Kalau masih berjalan terus tanpa perijinan saya langsung nanti melaporkanya ke Polres Karimun,” kata Hermansah, kepada Beritanusantaranews.com pada Sabtu 18 September 2021.

Izin yang dimaksud ialah IUP spesifik lagi dalam hal operasi produksi untuk penjualan. Kepemilikan IUP ini sebagai salah satu syarat pengelola untuk mengeluarkan dan menjual material di eks galian.

Berdasarkan UU 4/2009 dan PP 23/2010, komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 golongan. Yaitu mineral radioaktif antara lain radium, thorium, uranium. Mineral logam berupa emas, tembaga dan lainnya. Mineral bukan logam antara lain intan, bentonit. Kemudian batuan seperti andesit, tanah liat, tanah urug, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, pasir urug. Selanjutnya batubara antara lain batuan aspal, batubara, gambut.

mengacu pada aturan, revitaliasi eks galian bila dilihat dari undang-undang tersebut, termasuk dalam kategori pertambangan batuan. Selain IUP, pengelola wajib mematuhi ketentuan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaannya.

Berdasarkan Hal di atas diduga termasuk pada ketentuan pidana pelanggaran UU 4/2009. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

Yang mana, setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara, yang bukan dari pemegang IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. (Sajirun.s/rdk)

Editor: Ari

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.