
Bayar Lunas tapi Resi Tak Kunjung Keluar, Warga Perumahan Putri Hijau Keluhkan Layanan UWT BP Batam
BATAM – Masyarakat Perumahan Putri Hijau, Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mengeluhkan berbelitnya proses administrasi lanjutan pembayaran Uang Wajib Tahunan (UWT) Badan Pengusahaan (BP) Batam meski kewajiban pembayaran daring (online) telah dilunasi.
Keluhan keras tersebut disampaikan langsung oleh salah seorang warga, Elfrida Pakpahan, saat menghadiri kegiatan Reses Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Jamson Silaban, S.H., di Fasilitas Umum (Fasum) RW 14 Perumahan Putri Hijau, Jumat (20/11/2026) malam.
Elfrida mengungkapkan, ia semula mengira proses pengurusan UWT akan berjalan praktis setelah pembayaran dilakukan secara daring dan hanya menyisakan pengambilan tanda terima (resi) di Gedung Sumatera, Batam Centre. Namun, kenyataan di lapangan justru menyulitkan warga.
“Kami sudah melakukan pembayaran. Awalnya saya pikir prosesnya sederhana, setelah bayar tinggal mengambil resi saja. Saya pun meminta anak saya mengambilnya di Gedung Sumatera, tetapi urusannya ternyata sangat berbelit-belit dan panjang hingga suami saya yang harus turun tangan,” ujar Elfrida di hadapan anggota dewan dan warga yang hadir.
Akibat birokrasi yang berlarut-larut tersebut, suami Elfrida terpaksa mengorbankan waktu kerjanya demi mengurus berkas yang tak kunjung rampung.
“Suami saya sudah tiga kali bolak-balik ke sana dan harus meminta izin tidak masuk kerja. Namun, pengurusannya belum juga selesai, bahkan diinformasikan masih harus datang beberapa kali lagi. Kondisi ini sangat mengganggu mata pencaharian kami,” tegasnya.
Menurut Elfrida, persoalan serupa juga ramai dikeluhkan warganet Batam di berbagai platform media sosial seperti TikTok, di mana sebagian warga mengaku proses pengurusan UWT mereka memakan waktu hingga satu tahun.
Ia pun mempertanyakan efektivitas layanan digital BP Batam apabila masyarakat yang telah melunasi kewajiban tetap diharuskan mengurus berkas fisik secara berulang ke berbagai bagian.
“Mengapa sistem pembayaran UWT tidak dibuat praktis seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja? Apa gunanya sistem online jika setelah membayar secara online, warga tetap disuruh ke sana kemari?” keluhnya.
Melalui forum reses tersebut, Elfrida berharap pemerintah dan BP Batam segera membenahi alur pelayanan menjadi sistem satu pintu yang sederhana dan berpihak kepada masyarakat kecil.
“Saya yakin pemerintah mampu membuat sistem satu jalur yang benar-benar menolong masyarakat kecil. Harapannya, setelah pembayaran online dilakukan, warga cukup menunggu dan menerima resi dengan mudah tanpa harus dipersulit,” pungkas Elfrida. (Gos)
Editor: Arifin















