Batam– bright PLN Batam sampai saat ini masih bungkam,dinilai tidak transparan dalam hal penyaluran dana konpensasi 10 persen yang mangacu pada Perwako Kota Batam Nomor 57 tahun 2013 tentang tingkat dan mutu pelayanan kelistrikan. Dimana dana konpensasi tersebut disinyalir tidak disalurkan pihak PT.PLN Batam karena tidak ada dicatatkan dalam resi/kertas pembayaran pelanggan disetiap bulannya.
Awak media ini mencoba mencari data maupun fakta kebenaran dana konpensasi tersebut,berusaha menemui pejabat humas bright PLN Batam. Akhir-akhir ini pegawai di kantor tersebut terkesan menghindar. Kemudian awak media ini mencoba untuk mehubungi melalui ponsel seluler salah satu humas PLN Batam bapak Benni,ternyata tidak ada tanggapan sampai saat ini,Jumat (17/02/2017).
Bukan hanya disitu saja awak media ini juga mencoba menemui ketua DPRD kota Batam bapak Nuryanto,untuk mempertanyakan apakah bright PLN Batam pernah menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya (2013 s/d 2015) kepada wakil rakyat besaran dana konpensasi 10 persen dan siapa – siapa saja penerimanya,hanya saja ketua DPRD kota Batam Nuryanto tidak berhasil di temui bahkan di konfirmasi melalui ponsel selulernya tidak ada jawaban.
Sementara Ardi Winata kabag humas Pemko Batam saat di konfirmasi awak media ini melalui ponsel seluler genggamnya prihal penyampaian laporan pertanggung jawaban dana konpensasi 10 persen setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013 s/d tahun 2015, beliau menjawab ” urusan PLN sudah menjadi kewenangan PLN Batam, melalui pesan singkatnya.
Lalu siapakah yang dapat memastikan dana konpensasi 10 persen benar – benar disalurkan, apakah selama ini PT PLN Batam tidak diharus kan menyampaikan laporan pertanggang jawaban dana tersebut setiap tahunnya kepada Walikota Batam, DPRD kota Batam maupun kepada Badan Pemeriksaan Keuangan.
Sumber:DGN
