ASAHAN – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menjamin tata kelola pemerintahan antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota dengan BPK RI perwakilan Sumut terjalin harmonis dan penuh ketaatan.
Hal itu disampaikan Edy Rahmayadi dalam sambutan pada acara Kick off Meeting pemeriksaan terinci atas LKPD Tahun 2022 se Sumatera Utara bersama anggota V BPK RI Ahmad Noor Supit di Aula kantor perwakilan BPK di jalan Imam Bonjol nomor 22 Kota Medan, Kamis (16/03/2023).
Dikatakannya, sampai saat ini tata kelola pemerintahan dengan BPK RI perwakilan Sumut masih terjalin dengan harmonis dan penuh ketaatan. Walau pun masih ada 8 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang belum meraih opini WTP.
Sementara Bupati Asahan Surya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan kick off meeting.
Dia berharap kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, agar seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara dapat menambah wawasan terkait penyampaian laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
“WTP memang bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun esensi yang harus diperhatikan adalah bagaimana daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Asahan dapat berkomitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan yang bertujuan mencegah terjadinya kesalahan serta memaksimalkan anggaran yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar bupati.(ibs)
