Tanjungpinang,bnn-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017 Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan menjadi Rp3,469 triliun dibandingkan APBD murni tahun ini yakni Rp3,360 triliun.
“Untuk APBD Perubahan tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp135,457 miliar,” kata Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak saat penandatanganan persetujuan bersama DPRD Kepri dengan Pemprov Kepri di ruang paripurna DPRD Kepri, Selasa (12/9/2017).
Jumaga Nadeak memaparkan, untuk pendapatan asli daerah, mengalami peningkatan sebesar Rp105.711 miliar. Jika sebelumnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri hanya Rp1,104 triliun maka dalam perubahan mengalami peningkatan menjadi Rp1,210 triliun.”Pendapatan asli daerah meningkat yakni dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah,” Kata Jumaga
Kenaikan di sektor penerimaan juga memicu kenaikan disektor belanja tidak langsung.
“Dalam APBD Perubahan ini, belanja tidak langsung sebesar Rp109.935 miliar atau meningkat 7,58 persen,” terangnya.
Adapun belanja daerah antara lain belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja bagi hasil Provinsi dan Kabupaten Kota serta pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi Kabupaten dan kota. Untuk belanja langsung, anggaran perubahan Kepri mengalami peningkatan Rp25.521 miliar atau meningkat 1,34 persen.
“Jika dalam anggaran murni total belanja langsung Rp1,909 triliun maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,935 triliun,” jelas Jumaga kembali.
Selanjutnya, pembahasan akan dilanjutkan di komisi-komisi dengan mitra-mitranya. Diharapkan pengesahan APBD Perubahan ini akan dilakukan akhir bulan ini, setelah DPRD Kepri dan Pemprov Kepri menyepakati besaran Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan tahun 2017.
Rdk
