Batam – Capten Samuel Bonaparte Hutapea AMD SE SH MH M MAR, berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai sopir angkot, sedangkan ibunya seorang guru sekolah dasar. Demi meraih cita-citanya, ia harus rela berjibaku dan bekerja keras. Berlatar belakang seorang anak sopir angkot di Kota Bekasi, Samuel bisa sukses jadi seorang nakhoda yang handal, sehingga pantas dibanggakan yaitu pada saat usia 25 tahun di salah satu perusahaan ternama di dunia.
Dengan keuletan dan kegigihan yang dimilikinya menjadi seorang pengacara, Samuel mendapat penghargaan atau pengakuan terbaik ditingkat nasional maupun internasional. Selain itu, prestasi yang dimiliki Samuel dibidang hukum akhirnya mendapat penghargaan yang paling bergengsi dari Legal 500 UK sebagai TOPTER LAW FIRM. Berkat pengalaman serta segudang ilmu pengetahuan yang ia miliki, pria yang akrab disapa bang Sam tersebut, mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kemaritiman, yaitu, PT Bonaparte Marine Indonesia. Seiringan dengan kemajuan perusahaan yang digagasnya, Samuel mengembangkan usahanya lagi dengan mendirikan Koperasi Bonaparte Pamalayu Indonesia, Yayasan Bonaparte Indonesia, kemudian membuka Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bonaparte.
Pria kelahiran Bekasi, 13 September 1979 ini selepas menamatkan SMA, langsung melanjutkan sekolah di Akademi Maritim Suaka Bahari. Setelah itu, Samuel sambil bekerja bertekad lagi untuk melanjutkan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2007. Pada saat itu serempak mengambil jurusan ANT II di BP3IP. Dengan semangat tinggi untuk menambah ilmu pengetahuan, tahun 2011, ia kembali kuliah lagi di BP3IP dengan gelar Master Mariner. Selanjutnya tahun 2012, Samuel kembali menuntut ilmu di STMT Trisakti jurusan Manajemen Transportasi Laut. Dan tahun 2015 mengambil Magister Hukum di Universitas Indonesia.
Samuel Bonaparte Hutapea saat ini berdomisili di Batu Lipai, Kecamatan Meral-Tanjung Balai Karimun (Kepri). Ia bertekad memberi motifasi yang positif pada seluruh elemen masyarakat terutama bagi para pemuda selaku generasi penerus bangsa. Dia berkomitmen akan menampung serta menindak lanjuti aspirasi rakyat melalui partai politik PKB dengan Dapil Kepri. Samuel maju menjadi caleg DPR RI pada masa periode 2019-2024. Seiring dengan semakin dekatnya pesta demokrasi pemilu yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 April 2019 tahun mendatang, Samuel bersama tim pemenangnya langsung terjun bersosialisasi ke tengah-tengah masyarakat Kepri. Dengan tujuan untuk menampung aspirasi maupun keluhan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Hidup ini harus kita manfaatkan dengan berbagai talenta yang kita miliki tidak mungkin kita simpan, harus berguna bagi orang lain. Kemampuan yang ada pada diri saya, baik dibidang hukum maupun dibidang kemaritiman, tentu sangat bisa diaplikasikan untuk membangun negeri ini secara khusus wilayah Provinsi Kepri. Potensi kemaritiman Kepri itu prosfeknya sangat baik ke depan. Terutama menyangkut bisnis-bisnis kemaritiman, itu tampaknya sangat luar biasa di Kepri ini. Nah, kalau bicara soal segi hukum, hukum di Indonesia selama ini masih terkesan mengalami stagnasi, sehingga sangat perlu perubahan, sangat perlu revisi dan sangat perlu amandemen. Contoh sederhana saja, aturan yang tiap hari mungkin digunakan didalam lalulintas hukum di Indonesia hukum pidana, itu masih warisan penjajah. Sampai sekarang revisinya tidak juga selesai, padahal sudah puluhan tahun tim revisi KUHP diadakan, namun hingga kini tak kunjung selesai. Hal ini merupakan urgensi yang harus diubah,” jelas Samuel di sela-sela pertemuan dengan sejumlah warga di Komplek Perumahan Pendawa Batuaji Jumat, (7/12).
Menurut Samuel, selama ini, bahwa penegakan hukum belum berpihak pada masyarakat miskin, sehingga terkesan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Berkat kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ia bertekad dengan serius ingin mengabdikan dirinya pada seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara khusus di Provinsi Kepri.
“Kalau saya sudah duduk nantinya dikursi DPR RI, kita akan memperbaikinya dengan sederhananya dari undang-undangnya. Ditutup lah celah-celah yang saat ini masih ada, supaya tidak ada lagi celah untuk melakukan penyimpangan. Misalnya secara sederhana saja, seperti permasalahan pelaut yang bekerja di luar negeri dengan perusahaan asing. Pada saat dibawa ke pengadilan negeri cenderung ditolak. Karena masalah ini dianggap masuk ke ranah PHI. Sementara PHI dan Disnakertrans itu, tidak berkuasa dan tak punya wewenang terhadap perusahaan yang tidak berdiri di Indonesia. Kan, dilema jadi konflik, seperti itu ada kekosongan hukum di sana,” sebutnya.
Selanjutnya Samuel mengatakan, apabila direvisi dan ditutup celah-celah penyimpangan, perlu memberi ketegasan dan sanksi hukum yang jelas terhadap perusahaan tersebut. Sehingga nantinya, pihak perusahaan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya. “Jika sayapun nantinya tidak menjadi anggota DPR RI, LBH kita LBH Bonaparte sudah sering melakukan advokasi mewakili para pekerja yang dirugikan haknya. Kita ingin menegakkan hukum dengan seadil-adilnya,” tegasnya.
Ketika ditanya tentang program yang diprioritaskan di Kepri nantinya, Samuel dengan tegas menyebut, prioritas utamanya adalah menyangkut pembangunan kemaritiman dan revolusi hukum serta pendidikan. “Masalah prioritas yang pertama mengadakan pembangunan kemaritiman dan revolusi hukum dan juga menyangkut pendidikan. Pendidikan kemaritiman di Kepri ini ada 96 persen. Namun kita tidak punya sekolah tingggi maritim dan kita tidak punya kampus. Kita punya beberapa sekolah SMK Maritim, tapi kita tak punya universitas. Sementara banyak warga di Kepri ini berprofesi sebagai pelaut. Misalnya, mengambil sertifikat pelaut, meneruskan pendidikannya harus ke Pulau Jawa atau ke Jakarta. Hal ini tentu memberatkan masyarakat kita, baik dari sisi waktu maupun biaya. Jadi pembangunan kemaritiman itu tentu sangat berpotensi yang sangat luar biasa kita lakukan di Kepri, karena market besarnya di Singapura. Sehingga jika ada sekolah tinggi kemaritiman di sini tentu sangat baik bagi masyarakat Kepri,” paparnya. (Manser Simanungkalit)
