Natuna – Fraksi DPRD Kabupaten Natuna menyampaikan pendapat akhir terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Natuna, tentang Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna 2018, yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, Selasa (16/7/2019).
Rapat paripurna terbuka dipimpin langsung oleh wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar, dihadiri oleh Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan undangan lainnya. Ke 6 fraksi menerima dan menyetujui laporan pertanggung Jawaban yang diajukan eksekutif Natuna itu.
Namun setiap fraksi juga menyampaikan beberapa catatan penting harus dipertimbangkan oleh lembaga Eksekutif Natuna. Fraksi Partai Demokrat, melalui Ketua Fraksi Dwitra Gunawan, menyampaikan beberapa point penting yang menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk pemerintahan ke depan.
Diantaranya point penting yang disampaikan oleh Fraksi Demokrat adalah agar Pemerintah Daerah Natuna dapat melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan juga dapat memberikan perhatian khusus bagi peningkatan kualitas pendidikan serta kesejahteraan tenaga guru. “ Persoalan pencari kerja terbuka seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat kelulusan perguruan tinggi yang belum dapat diserap daerah, solusi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah,” kata Dwitra Gunawan.
Sementara itu Fraksi PPP melalui Sekertarisnya, H. Pang Ali, dalam sumbang sarannya selain juga meminta Pemerintah Daerah untuk memperhatikan dunia pendidikan juga menyampaikan beberapa usulan, diantaranya meminta pemerintah daerah untuk menyelesaikan sejumlah proyek kegiatan yang hingga saat ini masih mangkrak, agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus. “Kami minta agar Bupati Natuna melalui pimpinan DPDR Natuna dapat menanggapi dengan serius dan melaksanakan apa yang menjadi pandangan akhir dari setiap fraksi,” ujar Pang Ali.
Setiap fraksi pada kesempatan itu minta kepada Bupati Natuna agar dapat memperhatikan dunia pendidikan dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga guru. Selain itu, fraksi PNR juga minta agar kepala daerah Natuna dapat memperhatikan usur efektifitas,tertib administrasi, efisiensi, dan transparan dengan mengedepankan skala prioritas pada kepentingan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Selanjutnya Ranperda laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Natuna tahun anggaran 2018, akan disampaikan kepada gubenur Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan pengesahan. JS
