DPRD Kepri Gelar Rapat Paripurna Agenda Laporan Akhir Panitia Khusus dan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah

0
Rapat Paripurna di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022) pagi.
Advertisement

TANJUNGPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Laporan Akhir Panitia Khusus dan Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Atas Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah di Ruang Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022) pagi.

Dalam agenda ini Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai oleh Dr. Sahat Sianturi, SH., M.Hum., membahas bahwa Retribusi Daerah merupakan hasil pendapatan asli daerah jika dapat dikelola dengan baik dan dapat menopang kekuatan APBD.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak SH., dan Gubernur Ansar dalam Rapat Sidang Utama Balairung Raja Khalid DPRD Kepri, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Selasa (12/4/2022) pagi.

Ketua Pansus menyebutkan, Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah ada yang memayungi pemungutan dan pengelolaan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sebagaimana telah dua kali mengalami perubahan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2014 dan tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah.

Pemerintah Daerah diminta segera melakukan kegiatan Retribusi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan kegunaan TKA bahwa apabila belum mengikuti Peraturan Daerah yang disesuaikan Dana Konvensasi rencana penggunaan TKA menjadi penerimaan bukan pajak.

“Hal ini tentu akan berdampak bagi hilangnya kesempatan pendapatan asli daerah yang direstribusikan di penerimaan APBD tahun 2022 sebesar 8 Milyar Rupiah, atas keterlambatan memiliki Peraturan Daerah kita telah kehilangan potensi pendapatan asli daerah, retribusi penggunaan tenaga kerja asing lebih kurang 6 bulan atau lebih kurang 4 Milyar Rupiah, sehingga kita harus menerapkan Peraturan Daerah ini agar tidak berdampak lebih jauh,” ucapnya.

Suasana Rapat Paripurna di DPRD Kepri, Selasa (12/4).

Maka dari ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau menyetujui keputusan ini menjadi RANPERDA yang sudah dibahas dalam rapat paripurna sebagai mekanisme rancangan Peraturan Daerah.

Tarif Retribusi Daerah penggunaan TKA di Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku saat ini, perbulan sebesar 100 US.

“Maka Retribusi digunakan untuk meningkatkan kreatifitas warga asli daerah dan pemerintah diminta untuk memberikan pelayanan dan pengarahan guna meningkatkan kompetensi dan spirit terhadap tenaga kerja lokal, lalu dengan hal ini tenaga kerja lokal dapat mengisi bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan,” tutupnya. (Adv)

Tag#SET.DPRD.KEPRI

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.