DPRD Sahkan APBD Natuna TA 2020 Sebesar Rp.1,35 Triliun

0
Advertisement

Natuna –  Pengesahan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD)  Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.1,35 triliun  berjalan dengan baik. Meskipun tidak dihadiri Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan para Kepala SKPD Pemkab Natuna. Namun pengesahan APBD Tahun 2020 tetap berlangsung di Gedung DPRD Jalan Yos Soedarso Ranai  pada hari Rabu 28 Agustus 2019.

Sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah (Bamus) Pengesahan dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Natuna. Paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD tahun 2020.

Sampai proses pengesahan, Bupati Natuna Hamid Rizal beserta wakilnya Ngesti dan juga Sekda Natuna tidak kunjung hadir. Meski demikian, para anggota DPRD yang hadir sepakat mengesahkan APBD Natuna 2020 diproyeksikan senilai Rp1,35 triliun.

Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, pengesahan telah melalui proses pembahasan bersama, pihak DPRD menerima dan menyetujui rancangan APBD 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah tentang APBD Natuna tahun 2020.

“Kita sudah bekerja sesuai mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembahasan. Semuanya telah kita laksanakan sesuai keinginan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra usai memimpin rapat

Dituturkannya, berdasarkan mekanisme rapat sudah memenuhi syarat. Diantaranya, anggota DPRD yang hadir sudah kuorum. Maka pelaksanaan Rapat Paripurna tetap dilaksanakan walaupun tidak ada kehadiran pejabat pemerintah daerah.

“Kalau sesuai aturan tata tertib DPRD Natuna, tidak ada pasal pelaksanaan Pengesahan APBD Natuna harus dihadiri oleh pejabat esekutif. Bisa batal kalau kehadiran anggota DPRD nya tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Dalam Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Natuna tersebut, seluruh fraksi yang ada di DPRD Natuna setuju dengan rancangan APBD Natuna tahun 2020 berjumlah Rp 1,35 triliun.

Sebelum APBD disahkan 6 fraksi DPRD Natuna menegaskan kepada Pemkab Natuna agar menggunakan dana APBD sesuai peruntukannya yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Diantaranya, memperhatikan kebutuhan pelayanan medis, melengkapi obat-abatan di RSUD dan di Puskesmas. Memperhatikan kesejahteraan tenaga guru, menempatkan guru secara merata di setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Natuna.  Memperhatikan tambahan dana insentif para Ketua RT, RW dan Kaling di Kabupaten Natuna. Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah agar benar-benar memperhatikan sektor ekonomi perikanan, pariwisata serta lainya.

Hadi Candra mengatakan selama ini DPRD telah menjalankan sesuai apa yang menjadi aturan sejak diserahkannya RAPBD tahun 2020. Sesuai ketentuan, pengesahan APBD Murni paling lambat akhir bulan November sudah disahkan.

“Kita tetap akan melanjutkan proses pengesahan ini ketingkat Gubernur Kepri. Jangan suruh kami bekerja, jika pemerintah daerah belum siap mengusulkan RAPBD tahun 2020 dikarenakan ada kepentingan,” tegasnya. JS

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.