BATAM — Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau kini disorot tajam setelah diduga kuat beralih fungsi menjadi jalur keluar-masuk berbagai komoditas ilegal yang melompati koridor Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) Batam menuju wilayah pabean lainnya di Indonesia.
Praktik ini diduga berjalan terorganisir dan melibatkan dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum serta pihak lain, sehingga mendesak adanya penindakan tegas dari pihak berwenang.
Berdasarkan hasil investigasi awak media, aktivitas penyelundupan tersebut mencakup distribusi rokok tanpa pita cukai, beras impor non-standar, minuman beralkohol, hingga produk elektronik dan sandang ilegal.
Barang-barang tersebut diduga dimuat dari truk besar ke kapal kayu tradisional sejak sore hingga dini hari guna menghindari pengawasan Bea Cukai dan kewajiban pembayaran pajak kepabeanan.
“Biasanya barang yang mereka muat ke kapal itu bervariasi, mulai dari gula impor, beras oplosan, susu, daging beku, produk elektronik, hingga minuman keras dan rokok non-cukai,” ungkap salah satu sumber terpercaya di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (10/11/2026).
Pantauan di lapangan menunjukkan modus operandi pelaku berjalan sistematis. Truk bermuatan barang selundupan memasuki kawasan pelabuhan pada sore hingga dini hari, lalu muatan dipindahkan secara cepat ke kapal kayu tradisional. Waktu bongkar muat sengaja dipilih saat pengawasan dinilai minimal agar tidak terdeteksi aparat.
Kasus ini kian serius setelah muncul dugaan adanya keterlibatan oknum aparat berinisial LB atau SM yang bertugas di lingkungan Polres Karimun. Beliau disebut-sebut bukan sekadar melindungi, melainkan juga diduga berperan sebagai salah satu pemodal utama operasi penyelundupan tersebut.
Namanya disebut menjalin kerja sama dengan seorang berinisial UBN yang mengaku sebagai insan pers, yang bertugas mengurus kelancaran di lapangan serta menjembatani urusan birokrasi dan pengamanan. Aliansi ini diklaim telah beroperasi tidak hanya di Tanjung Riau, tetapi juga di titik-titik rawan lainnya di Batam.
“Seharusnya setiap anggota kepolisian berdiri sebagai garda terdepan musuh kejahatan, bukan justru menjadi aktor yang mencederai institusi,” tegas salah satu tokoh masyarakat Batam yang menanggapi dugaan tersebut dengan nada geram.
Merespons maraknya praktik yang merugikan keuangan negara ini, berbagai elemen masyarakat mendesak Kapolda Kepri yang baru, Irjen Pol. Suhendri, segera menurunkan tim Propam Polda Kepri untuk melakukan investigasi internal secara transparan dan menyeluruh.
Masyarakat juga meminta KPU Bea Cukai Batam, khususnya Bidang Penindakan dan Penyidikan, memperketat pengawasan di kawasan pesisir yang disinyalir menjadi poros penyelundupan tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi temuan investigasi ini kepada pihak Polda Kepri maupun Bea Cukai Batam. Pihak yang disebut berinisial LB/SM juga telah dihubungi melalui pesan WhatsApp pada 18 September 2026, namun belum memberikan tanggapan.
Sesuai kode etik jurnalistik dan Undang-Undang Pers, redaksi tetap membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi bagi pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini.
(Tim Redaksi)
