Pengadilan Negeri Pelalawan Gelar Sidang Lapangan Terkait Perkara Gugatan Batin Sangeri Terhadap PT Arara Abadi 

0
Sidang Lapangan Perkara Gugatan Perdata Sengketa Tanah antara Batin Sangeri, Desa, Palas, Kecamatan, Pangkalan Kuras, dengan pihak PT Arara Abadi, Jumat (02/07/2). 
Advertisement

PELALAWAN – Pengadilan Negeri Kabupaten Pelalawan menggelar sidang lapangan atas perkara gugatan Perdata sengketa tanah antara Batin Sangeri, Desa, Palas, Kecamatan, Pangkalan Kuras, dengan pihak PT Arara Abadi, Jumat (02/07/2).

Hadir dalam sidang lapangan tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Joko Ciptanto, Hakim Anggota, Deddi Alpaersi, dan  Muhammad Ilham Mirza. Serta pihak penggugat, dan tergugat, serta ratusan masyarakat Desa Palas.

Sidang lapangan tersebut dipimpin langsung oleh, Ketua Majelis Hakim Joko Ciptano.  Pada kesempatan itu, Ketua Majelis Hakim, Joko Ciptano mengatakan bahwah sidang lapangan ini digelar guna mengetahui titik koordinat dan lokasi tanah yang masuk kedalam objek gugatan perkara, bukan untuk menentukan siapa yang menang atau yang kalah.

Kepada awak media, Ketua Batin Sengeri Desa Palas, H. Syamsari, AS, mengatakan bahwah dalam perkara tersebut, ada tiga pihak yang menjadi pihak tergugat antara lain Pertama: PT. Arara Abadi, Kedua: Kepolisian Republik Indonesia Cq, Kepolisian Republik Indonesia Daerah Riau Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ketiga: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Cq. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Cq Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekan baru.

Bahkan Syamsari mengatakan, bahwah gugatan ini dilakukan 1atas dasar hak Ulayat, Batin Sengeri, Desa Palas, dengan tujuan untuk mengembalikan tanah ulayat tersebut kepada anak kemenakan, serta  masyarakat Desa Palas, yang mana tanah ulayat adat Batin Sengeri sudah ada selama turun temurun keberadaannya sebelum menjadi areal  konsesi hutan  tanaman industri, milik PT. Arara Abadi.

Bahkan, Syamsari juga menuding  bahwah PT. Arara Abadi sudah ingkar janji, karna sampai hari ini Pihak Perusahaan belum  merealisasikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat tempatan yang tertuang di dalam perjanjian bersama Majelis Kerapatan Adat Petalangan pada tanggal 21 Maret 2001 yang ditandatangani oleh Saleh Djasit selaku Gubernur Riau pada  waktu itu.

Berdasarkan Fakta persidangan di lapangan, terdapat tujuh lokasi titik koordinat yang masuk kedalam objek gugatan, dengan luas tanah lebih kurang 1.300 hektar, yang barada dalam konsesi PT. Arara Abadi, hal tersebut dibenarkan oleh Pihak PT. Arara Abadi selaku Pihak tergugat melalaui Kuasa hukumnya Sartono.

“Iya, benar bahwah Objek titik kordianat adalah:

1.102° 02′ 00.6′ E. 0° 13’17,4’N

2.102° 0’55’31.6’E. 0°16’23.5’N

3.102°0’10’34.9’E. 0°17’1’12.0’N

4.102°59’37’44.0’E.0°17’50’39.6’N

5.102°59’6’08.0’E. 0°17’31’77.4’N

6.101°58’49’72.8’E 0°18’12’66.0’N

“Ini masuk dalam Peta kawasan  konsesi PT Arara Abadi, dan objek yang disengketakan oleh penggugat berada dalam Peta, Rencana Kerja Tahunan (RKT), PT Arara Abadi, ” ujar Sartono menjelaskan. (Pranseda)

Editor: Arianus

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.