Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan Yacob Ismail Buka Soalisasi Undang-undang Migas

0
foto, istimewa
Advertisement

Natuna – Bupati Natuna Drs H Abdul Hamiid Rizal yang diwakili Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan RSDM, Yacob Ismail membuka secara resmi soliasasi Undang-Undang tentang Migas di ruangan pertemuan Natuna Hotel Keluraha Ranai Darat kecamatan Bunguran Timur, Kamis (2/5/2019).

Yacob dalam sambutanya menjelaskan, Pemerintahan wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM bagi masyarakat.

‘’Maka sosialisasi ini lah, salah satu tugas wajib dari  BPH Migas PT Pertamina dan Pemerintah Daerah agar BBM dapat terealisasi dengan baik dan terjamin kesediannya, ‘’kata Yacob.

Yacob juga mengatakan, penerapan BBM satu harga di Natuna meliputi 4 titik yakni Desa Sepempang, Selat Lampa, Kecamatan Pulau Laut dan Kecamatan Serasan. “Saya berharap agar kegiatan ini mampu menjadi wadah untuk berdiskusi agar Natuna tidak mengalami kelangkaan BBM kedepannya” ujar Yacob

Soliasasi Undang-undang tentang Migas di ruangan pertemuan Natuna Hotel Keluraha Ranai Darat kecamatan Bunguran Timur, Kamis (2/5/2019).

Sementara itu Kementrian ESDM yang diwakili Kepala Subdirektorat pengaturan BBM BPH Migas, I Ketut Gede Aryawan mengatakan, sosialisai peraturan undang-undangan Migas yang baru Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas merupakan badan yang di bentuk untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Lanjut I Ketut, Kementrian ESDM telah menerbitkan peraturan tentang percepatan pembangunan penyaluran untuk daerah-daerah yang di kenal dengan istilah BBM satu harga. “Kami mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Natuna karena tidak banyak kabupaten yang ada di indonesia mendapatkan penyaluran BBM satu harga sebanyak di Natuna” ujar I Ketut.

Ketua Pelaksana kegiatan Kabag Migas Setda Kabupaten Natuna Faisal Firman, ST dalam laporannya mengatakan sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 22 tahun 2012 pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia.

Faisal juga mengatakan sosialisasi ini akan meliputi 5 materi yakni, peran pertamina dalam menjamin suplai energi di Natuna, peraturan Perundangan Migas nomor 191 Tahun 2014, perturan BPH nomor 5 tahun 2014, peraturan BPH nomor 6 tahun 2015 dan penyampaian alokasi kuota BBM. Hadir dalam acara tersebut OPD Pemerintah Kabupaten Natuna, para FKPD dan pelaku usaha Migas. JS

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.