Dukung Penindakan Narkoba, Praktisi Hukum Ingatkan Jaga Iklim Investasi dan Pariwisata Batam
BATAM | Langkah Bareskrim Polri melakukan penggerebekan dan penyegelan sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Batam terkait dugaan peredaran narkotika mendapat dukungan penuh dari praktisi hukum Batam, Musrin, S.H., M.H. Namun, ia mengingatkan agar penegakan hukum tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga iklim pariwisata dan investasi yang menjadi tumpuan ekonomi daerah ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Musrin saat dikonfirmasi di Batam, Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan tidak ada alasan apa pun yang dapat membenarkan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di tempat hiburan.
“Kalau memang ditemukan adanya peredaran narkoba, tentu kita mendukung Bareskrim untuk melakukan penegakan hukum. Saya juga tidak sepakat dan tidak membenarkan adanya narkoba di tempat hiburan malam,” ujar Musrin.
Musrin menilai Batam memiliki karakteristik ekonomi yang unik dan berbeda dari daerah lain. Dengan keterbatasan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi daerah ini sangat bergantung pada investasi, industri, perdagangan, dan pariwisata. Oleh karena itu, keamanan, kepastian hukum, dan kenyamanan menjadi faktor penentu utama dalam menjaga kepercayaan dunia usaha maupun wisatawan.
“Batam ini minim sumber daya alam. Kita sangat mengandalkan investasi dan pariwisata. Turis maupun ekspatriat yang datang ke Batam tentu juga membutuhkan hiburan, tetapi tempat hiburan itu harus bersih dari narkoba,” katanya.
Menurutnya, tempat hiburan yang dikelola secara profesional, mematuhi perizinan, dan bebas dari narkotika justru merupakan aset yang mendukung pengembangan pariwisata. Karena itu, penindakan Bareskrim diharapkan menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pengelola THM untuk memperketat pengawasan internal mulai dari pengunjung, karyawan, hingga pihak ketiga yang beraktivitas di lokasi.
“Prinsipnya, tempat hiburan boleh tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari pariwisata, tetapi jangan pernah memberikan ruang bagi narkoba,” tegasnya.
Di sisi lain, Musrin mengingatkan agar setiap langkah penegakan hukum tetap dilakukan secara profesional, terukur, dan berbasis alat bukti yang sah. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku usaha yang telah beroperasi secara legal.
“Penegakan hukum dan investasi tidak perlu dipertentangkan. Justru kepastian hukum menjadi salah satu syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Intinya penegakan hukum harus berjalan. Tetapi pada saat yang sama kita juga harus menjaga agar iklim investasi Batam tetap kondusif. Investor tentu membutuhkan rasa aman, kepastian dan kenyamanan,” jelasnya.
Ia juga meminta agar operasi ini tidak menimbulkan stigma seolah-olah seluruh industri hiburan malam di Batam identik dengan narkotika. Pengusaha yang menjalankan kegiatan sesuai aturan, memiliki izin lengkap, dan menjaga lingkungan usahanya bebas dari barang terlarang harus tetap diberikan perlindungan dan ruang untuk berkembang.
“Yang melanggar hukum tentu harus ditindak. Tetapi yang menjalankan usaha dengan benar, memenuhi aturan dan menjaga tempat usahanya bebas narkoba harus tetap diberikan ruang untuk berkembang,” ujar Musrin.
Lebih jauh, ia berharap operasi pemberantasan narkotika ini menjadi titik balik bagi industri hiburan malam Batam untuk membangun citra yang lebih sehat. Diperlukan komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar THM di Batam benar-benar bersih dari narkotika tanpa kehilangan perannya sebagai penunjang sektor pariwisata.
“Semakin bersih dan aman industri hiburan Batam, semakin besar pula kepercayaan wisatawan dan investor untuk datang. Penegakan hukum harus kita dukung. Narkoba harus diberantas. Tetapi kita juga harus bersama-sama menjaga Batam tetap menjadi kota yang nyaman, aman bagi wisatawan dan menarik bagi investasi,” pungkas Musrin.
Editor: Gopok
