BNN – Direktur Eksekutif Institute for Defence, Security, and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim mengatakan, Australia harus langsung mengumumkan hasil investigasi terkait dugaan pelecehan terhadap TNI dan Pancasila, yg mengakibatkan penundaan kerja sama militer TNI dengan Australia Defence Force (ADF).
Menurut Mufti, hasil investigasi harus diumumkan secara terbuka disertai dengan penjelasan yg lengkap terkait tiga hal penyebab pihak militer Indonesia tersinggung.
“Klarifikasi dari pihak Australia utama buat menjelaskan penyebab sebenarnya dari penundaan tersebut yg ketika ini ramai beredar,” ujar Mufti ketika dihubungi, Kamis (5/1/2017).
Mufti menjelaskan, segala hal yg menjadi keberatan pihak Indonesia sampai ketika ini masih menjadi rumor dan belum ada klarifikasi dari pihak Australia.
Sementara, rumor tersebut selalu beredar dan berpotensi memperkeruh hubungan bilateral kedua negara.
“Harus di-clear-kan semua, jangan sampai isu itu memperkeruh hubungan bilateral kedua negara. apakah rumor itu betul ada, apakah ulah segelintir oknum,” kata Mufti.
Mufti menuturkan, dari keterangan yg beredar, ada tiga alasan terkait penundaan kerja sama militer Indonesia-Australia.
Dari keterangan tersebut diketahui seorang staf pengajar bahasa ADF dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) menemukan materi kelas yg menyinggung TNI dengan menyebut mantan Komandan RPKAD Sarwo Edhi Wibowo terlibat pembunuhan massal.
Selain itu dua materi pengajaran juga masuk ke dalam diskursus politik terkait penugasan operasi militer oleh TNI di Papua.
Kemudian, staf pengajar dari Kopassus itu menemukan tulisan yang lain yg menghina lambang negara Indonesia, Pancasila dengan memelesetkannya menjadi “Pancagila”.
(Baca: Tiga Hal yg Diduga Jadi Awal Polemik TNI dengan Militer Australia)
Setelah kejadian itu, lanjut Mufti, staf pengajar segera melapor kepada atasannya. Pihak TNI pun segera mengajukan permintaan investigasi buat menelusuri keterangan tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui penundaan kerja sama karena adanya oknum militer di Australia yg menghina dan melecehkan Indonesia dan Pancasila.
Menhan menyebut oknum tersebut telah diberi sanksi oleh ADF. (Baca: Menhan Sebut Australia Sudah Bertindak Tegas soal Penghinaan Pancasila)
Sementara itu Menteri Pertahanan Australia Marise Payne menegaskan mulai menangani secara serius temuan materi pelajaran pada fasilitas pelatihan bahasa Angkatan Darat Australia, yg diduga menghina TNI.
“Kepala Angkatan Pertahanan Australia, Air Chief Marshal Mark Binskin, sudah melayangkan surat kepada mitranya dari Indonesia, Jenderal Gatot Nurmantyo, bahwa masalah ini mulai ditangani secara serius dan kalian mulai menginvestigasi persoalan yg mengemuka,” kata Payne dalam pernyataan resmi yg diunggah pada laman Kementerian Pertahanan Australia, www.minister.defence.gov.au, Rabu (4/1/2017).
Sumber: kompas.com
