Diduga Korupsi Dana Desa, LSM KPK Nusantara Laporkan Dua Kades Ke Kejaksaan Negeri Pelalawan

0
Ketua LSM KPK Nusantara Saat Menyerahkan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. (Foto: Amiruddin Yusuf)
Advertisement

PELALAWAN – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemantau Korupsi (LSM KPK) Nusantara, Amiruddin Yusuf resmi melayangkan laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa ke Kejaksaan Negeri Pelalawan, Jumat  (20/08-2021) sekira pukul 14.30 WIB.

“Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara  telah membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Pelalawan terkait dugaan korupsi Dana Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan tahun anggaran 2020,” kata A Yusuf saat ditemui di ruangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Baca: Warga Desa Lalang Kabung Keluhkan Jalan Rusak Menuju Kota Pangkalan Kerinci

LSM KPK Nusantara Saat Menyerahkan Laporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. (Foto: Amiruddin Yusuf)

Dalam penjelasannya, adanya dugaan korupsi dana Desa diduga dilakukan Kepala Desa “T”.

“Dugaan kuat tindak pidana korupsi pada pekerjaan semenisasi jalan, pekerjaan jembatan dan pembangunan puskesmas,” imbuhnya.

Pada Mei 2021, LSM KPK Nusantara juga melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Labuhan Bilik, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. “Kita sudah turun ke lapangan yaitu di Desa Labuhan Bilik Kecamatan Teluk Meranti. Kita sudah telusuri mulai dari fisik kegiatan juga keterangan dari warga,” katanya.

Amiruddin mengatakan berdasarkan temuan dilapangan di Desa Labuhan Bilik ada dua kegiatan pekerjaan diduga pekerjaannya bermasalah, di antaranya, pembangunan jalan seminisasi lingkungan dan satu lagi pajak kurang lebih hampir Rp.300 juta diduga tidak dibayar oleh mantan Kades.

Sementara untuk saat ini, Desa Labuhan Bilik dipimpin oleh Plt Kepala Desa, Abdul Samad mantan Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Plt Kepala Desa. Setelah sebelumnya pada bulan lalu (bulan Juli 2021), Kepala Desa yang lama H. Buyung telah meninggal dunia, namun menurut Amiruddin, Sekretaris Desa yang sekarang sebagai Plt Kepala Desa Labuhan Bilik juga diduga ada keterlibatan tindak pidana korupsi.

“Dana Desa Labuhan Bilik diduga kuat diselewengkan diantaranya pekerjaan semenisasi jalan tahun anggaran 2019, namun menjadi dana Silpa tahun anggaran 2020. Nah, tahun 2020 tidak dikerjakan juga, baru setelah kami lakukan check lokasi, pada awal tahun 2021, baru dilakukan kembali pengerjaannya,”ujar Amiruddin.

“Bahkan kejanggalan lainnya berdasarkan informasi yang kita terima, untuk mengelabui pemeriksaan dari Inspektorat, pihak Desa meminjam uang, agar kelihatan ada uang di kas. Padahal, setelah pemeriksaan Inspektorat selesai, uang yang dipinjam oleh Abdul Samad dikembalikan kembali,” jelas Amiruddin.

Amiruddin menambhkan keyakinannya, dari dua laporan dugaan korupsi di dua Desa tersebut dapat diungkap oleh penehgak hokum.

“Kami yakin pihak Kejaksaan Negeri Pelalawan dapat menuntaskannya, sehingga semangat pemberantasan korupsi dapat di wujudkan, seperti semangat Kejaksaan Negeri Pelalawan saat ini untuk menjadikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pelalawan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK), mampu diwujudkan,” ucap Amir mengakhiri. (Pranseda)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.