BATAM — Pemerintah Kota Batam resmi meluncurkan Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis, dijuluki Tim Cakalang, di Kampung Nelayan Merah Putih, Kelurahan Kasu, Kecamatan Belakangpadang, Selasa (22/9/2026). Inovasi ini secara langsung memotong birokrasi yang selama ini memberatkan nelayan, sekaligus disertai penyerahan bantuan senilai ratusan juta rupiah.
Tim Cakalang hadir untuk mengubah pola pelayanan yang dulunya mewajibkan nelayan bolak-balik ke berbagai instansi menjadi sistem jemput bola. Menggandeng KSOP, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, serta pihak kecamatan, tim akan turun langsung ke pulau-pulau dan wilayah pesisir sebanyak enam kali sepanjang tahun 2026. Nelayan tidak lagi harus datang ke pusat kota untuk mengurus perizinan maupun rekomendasi BBM subsidi.
Selama ini, proses pengurusan dokumen bagi nelayan berbelit-belit: mulai dari rekomendasi BBM ke KSOP Tanjungbalai Karimun, pembuatan Elektronik Buku Kapal Perikanan (e-BKP) ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi di Sekupang, hingga pendaftaran ke Dinas Perikanan Kota Batam. Langkah ini menyederhanakan seluruh alur tersebut.
Pada kesempatan peluncuran, Pemko Batam bersama DPRD Kepri juga menyerahkan beragam bantuan langsung kepada masyarakat pesisir:
– 100 unit mesin ketinting senilai Rp500 juta untuk 40 Kelompok Usaha Bersama (200 nelayan), guna meningkatkan produktivitas penangkapan ikan;
– Jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi 7.000 nelayan, ditargetkan bertambah 500 orang lagi pada 2027;
– Santunan Rp42 juta untuk ahli waris nelayan Tanjungsari;
– Pemasangan router internet gratis kuota 85 GB/bulan di 10 titik Kampung Nelayan Merah Putih, hasil kolaborasi program Gerakan Donasi Kuota XL Smart.
Hingga akhir tahun 2026, Tim Cakalang menargetkan menerbitkan 1.500 surat rekomendasi BBM bagi nelayan. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga mendorong kebangkitan ekonomi maritim di wilayah Batam.
Editor: Arifin
