Masyarakat Sambut Gembira Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS

0
Staf Bidang Umum BPJS Kota Batam, Nadia.
Advertisement

“Terima Kasih MA”

Sampai Februari 2020, Jumlah Peserta BPJS di Batam 1.000.495

 Batam – Mayoritas masyarakat Indonesia menyambut gembira putusan MA (Mahkamah Agung) 27 Februari 2020 lalu yang membatalkan kenaikan iuran BPJS. Termasuk tentunya di Kota Batam. Di beberapa kawasan pemukiman, warga masih membicangkan pembatalan kenaikan iuran BPJS oleh putusan MA, kendati sejak awal tahun 2020 sudah banyak masyarakat turun kelas untuk mengurangi beban pembayaran di tengah kesulitan ekonomi saat ini. Umumnya masyarakat menyambut positif apa yang diputuskan MA membatalkan iuran BPJS yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2020. Sejumlah masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Agung atas pembatalan kenaikan Iuran BPJS 1 Januari 2020 lalu seraya berharap, agar pemerintah dalam hal ini BPJS mematuhi putusan tersebut.

”Terima kasih Mahkamah Agung atas putusan pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan,” ujar sejumlah masyarakat setelah mengetahuinya dari pemberitaan sejumlah media, baik cetak maupun elktronik sampai media online. Seperti diketahui, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS kesehataan 27 Februari 2020 lalu melalui sidang perkara nomor 7/P/HUM/2020 yang diajukan Komunitas Pasien Cuci darah (KPCDI) . Adapun alasan pembatalan kenaikan iuran BPJS melalui Perpres nomor 75 pasal 34 (1) tahun 2019 bertentangan dengan sejumlah ketentuan diatasnya, antara lain UUD 1945. UU nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Poin kedua, MA menyatakan pasal di atas tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. “Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perpres RI Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Tidak Mempunyai Hukum Mengikat,” Kemudian MA menyebut, kenaikan iuran BPJS kesehaatan tidak mempertimbangkan situasi ekonomi tetapi pertimbangan yuridis semata.”

Terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kepala BPJS Cabang Batam Doni Pamungkas yang baru sebulan menjabat melalui Staf Bidang Umum Ibu Nadia, kepada media ini menjelaskan, sampai saat ini, BPJS pusat belum menerima salinan putusannya dari Mahkamah Agung. Sementara untuk data kepesertaan BPJS kota Batam Nadia mempersilahkan menanyakannya ke bidang Kepesertaan Ibu Mau Censia.

Kepala Bidang Kepesertaan Dan Pelayanan Kepesrtaan BPJS Kota Batam, Maucensia.

Senada dengan Ibu Nadia, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Kepesertaan Maucensia kepada media ini menjelaskan, sampai saat ini pihaknya (Kantor BPJS Batam-red) belum menerima salinan putusan pembatalan iuran BPJS dari MA. Karenanya, belum bisa diputuskan, apakah nantinya iuran yang telah dibayar peserta sejak kenaikan Januari   2020 lalu akan diperhitungkan pada pembayaaran bulan berikutnya.

Ditanya tentang jumlah kepesertaan BPJS di kota Batam, Maucensia menjelaskan, sampai bulan Februari 2020, mencapai 1.000.495 jiwa. Dari jumlah tersebut jelas Maucensia, terdiri dari penerima bantuan dari pusat (APBN) seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 159.229. Kemudian yang ditanggung APBD (Iurannya dibayar Pemko) sebayak 36812. Selanjutnya peserta penerima upah, seperti PNS, TNI, Polri dan pegawai swastaa sebanyak 546.662 jiwa. Pekerja mandiri (bayar sendiri) 253.851 dan pensiunan termasuk Veteran 3941 jiwa. Dari jumlah kepesertaan BPJS (JKN-KIS) di kota Batam sebaanyak 1.000.495 persentasenya 90,33 persen dari jumlah pendduduk kota Batam 1.107.551 jiwa. Jadi masih ada 107.056 yang belum terdaftar dari keseluruhan jumlah penduduk kota Batam.

Tentang penurunan kelas saat kenaikan mulai Januari 2020, Maucensia menjelaskan pesersentasenya sangat besar. Dikatakan, bulan Desember 2019 lalu kantor BPJS Cabang Batam dibanjiri peserta untuk penurunan kelas. Untuk penurunan kelas, sebenarnya bisa melalu HP android dengan memilih aplikasi JKN. Namun banyak yang langsung datang ke kantor BPJS, kata Maucensia. Saat ini tambah Maucensia, jumlah kepesertaan BPJS mandiri terdiri dari 28.391 jiwa kelas I, 49.209 kelas 2 dan 183.539 jiwa peserta kelas 3.

Sementara mengutip dari pemberitaan Selasa (12/3) dari berbagai sumber bahwa putusan MA yang membatalkaan kenaaikn iuran BPJS Kesehatan 27 Feruari 2020 lalu, tidak berlaku surut. Artinya, pembatalan kenaikan kemungkinan besar hanya berlaku mulai bulan Maret ini. Sementara iuran bulan Januari dan Februari 2020 kemungkinan besar tidak akan ada perhitungan untuk pembayaran bulan berikutnya. Namun menurut rilis yang diterima media ini dari Kantor BPJS Kota Batam, bahwa sampai saat ini (12/3 -red) BPJS kesehatan belum bisa mengkonfirmasi kebenaran isi putusan MA tersebut dan masih mempelejari hasilnya jika salinaan pusan MA diberikan. “Apabila hasil konfirmasi sudah didapstkan  dan teruji kebenarannya, BPJS kesehatan akan melakukan koordinasi dengan kementerin terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya, BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi dari Pemerintah, demikian isi relis BPJS Kesehatan.      Terlepas dari tidak berlaku surut putusan MA yang membatalkan kenaikan iuraan BPJS, masyarakat tetap senang atas putusan MA tersebut di tengah kesulitan ekonomi saat ini,  tertama peserta BPJS mandiri. “Terima kasih MA terima kasih MA”, ucapan demikian yang kerap keluar dari sejumlah masyarakat pasca pembatalan kenaikan iuran BPJS kesehatan.(arifin)

 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.