Karimun – Kondisi bangunan gedung Pukesmas Pembantu (Pustu) Tanjung Kilang Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau hingga saat ini masih belum rampung pembangunannya alias terbengkalai.
Desa Tanjung Kilang merupakan salah satu Desa penerima Dana Desa untuk pembangunan pustu dengan pagu anggaran Rp.263.212.078, lokasi pengerjaan RT. 06/ RW .03, Dusun III, Sumber Dana dari Dana Desa (DD), Waktu pelaksanaan 120 hari dengan pelaksana kegiatan swakelola desa.
BACA JUGA : Pengadaan 2 Unit Boat Pancung 184 Juta Dipertanyakan
Pantaua dilapangan, kondisi bangunan gedung puskesmas pembantu (pustu ) belum rampung seratus persen di kerjakan tahun 2019 lalu. Namun hingga saat pertengahan tahun 2020 bangunan gedung Pustu belum selesai dikerjakan.
Saat dikonfirmasi Pejabat Kepala Desa (Kades) Tanjung Kilang, Nasri melalui sambungan seluler, menyebutkan tidak mengetahui terkait pembangunan gedung Pustu di Desa Kilang.
“Sama sekali tak tahu tentang itu (Pembangunan Gedung Pustu Red). Waktu serah terima jabatan dari kepala desa yang lama, hal itu tidak ada dibunyikan,” katanya.
BACA JUGA : Pemkab Karimun bersama PT Timah Tanam Mangrove di Pantai Remis
Saat kita tanya siapa yang menjadi pelaksana kegiatan tersebut, serta apa yang menjadi permasalahan sehingga pembangunan pustu tersebut tidak selesai, pejabat Kepala Desa Tanjung Kilang ini juga tidak mau memberitahukan, dan terkesan tertutup.
Secara terpisah, ketika dikonfirmasi Camat Durai, Saono melalui sambungan selulernya, menyampaikan, “saya lagi di Batam ujian dinas. Tentang pembangunan pustu itu, jaman Camat Chaidir. Saya tak tau tentang itu”. Terang Camat Durai.
Salah seorang tokoh masyarakat Karimun, Hermansyah SH, Jumat (3/7) di Presh Bakry di seputaran Teluk Air, mengatakan uang desa itu sebaiknya digunakan dengan baik untuk mensejahterakan masyarakatnya. Karena itu merupakan uang rakyat. Kalau ada bangunan di desanya di kerjakanlah dengan baik.
“Kalau melihat seperti pembangunan gedung Pustu di Desa Tanjung Kilang terkesan ada kesimpangsiuran. Sudah sampai pertengahan tahun 2020 dari penggunaan anggaran tahun 2019 belum tuntas pengerjaanya. Sudah layaklah penegak hukum Kajari Karimun melakukan pemeriksaan terhadap pelaksana kegiatan dan kepala desanya. Semua agar terang dimana letak masalahnya, dan tidak terulang kembali. Bila perlu nanti saya langsung yang melaporkan ke Jaksa,” pungkasnya. Sajirun s.
BACA JUGA : Kapolda Kepri Irjen Pol Aris Budiman Pimpinan Sertijab
