Protes Keras Nelayan Rencana Penambangan Timah di Blok DU 747 D Perairan Tebing

0
Komisi III DPRD Kabupaten Karimun menggelar hearing Senin 9/12/2019 bertempat di ruangan rapat Bamus DPRD Karimun DIpimpin Langsung Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat.
Advertisement

Karimun – Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Karimun menggelar hearing guna menjembatani penyelesaian protes keras nelayan rencana PT Timah Tbk yang akan melakukan penambangan timah di Blok DU 747 D perairan Tebing. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Karimun, Yusuf Sirat di ruangan rapat Bamus DPRD Karimun, Senin (9/12/2109)

Hearing yang dipimpin langsung Ketua DPRD Karimun M. Yusuf Sirat ini juga dihadiri Bupati Karimun H. Aunur Rafiq , GM PT timah kundur, Adam dan rombongan, anggota DPRD Kepri, Zainuddin Ahmad, perwakilan polres Karimun, Danlanal, Kodim , dan delapan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dari Kelurahan Teluk Uma, Desa Pongkar dan Pelambung.

Disampaikan salah satu perwakilan nelayan Teluk Uma, Rahim , yang menjadi perwakilan nelayan  menyampaikan keluhan akan penambangan timah IUP Blok DU  747 D di perairan Tebing, karena lokasi perairan tersebut merupakan tempat bagi para nelayan untuk menangkap ikan.

“Sudah berpuluh tahun kami sebagai nelayan menjaring ikan dan udang di area itu, dan di sinilah kami menggantungkan kehidupan kami. Kami secara tegas mengatakan keberatan akan beroperasinya penambangan timah di blok DU 747 D ini, tapi kami juga tak mau di katakan melawan pemerintah, dan bila nantinya penambangan timah tetap berjalan kami mengharapkan adanya solusi yang pasti, agar nantinya bisa memberikan kehidupan bagi kami, untuk kebutuhan hidup kami dan menyekolahkan anak anak kami,” ujar Rahim dengan tegas.

Sementara dalam rapat, pihak PT. Timah mengaku telah mengantongi izin usaha pertambangan di blok DU 747 D perairan Wilayah Tebing. Di IUP Blok DU 747. “Tidak semua kita lakukan penambangan timah. Yang kita lakukan penambangan hanya di titik-titik tertentu yang mengandung timah,” ungkap kuasa Hukum PT Timah Tbk memberi penjelasan kepada pihak nelayan.

Sementara itu, Bupati Karimun yang turut hadir dalam hearing tersebut berharap agar masalah antara nelayan dengan PT. Timah Tbk ada titik temu, yang nantinya tidak terlalu memberatkan bagi PT Timah serta tidak merugikan bagi para nelayan.

“Dengan adanya pertemuan ini, pemerintah b erharap apa yang menjadi permasalahan pihak nelayan dapat diselesaikan oleh pihak PT Timah,” ujar Rafiq.

Rafiq juga mengharapkan agar kegiatan penambangan tidak dilakukan, sebelum pihak PT Timah Tbk menyelesaikan masalah ini dengan nelayan.

“Kegiatan penambangan tak akan beroperasi sebelum ada penyelesaikan,” pungkasnya . (Sajirun s)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.