Batam – Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Riau, Jamhur Ismail kembali menegaskan bahwa persoalan taxi online (taxol) adalah belum memiliki izin.
Menurutnya, pihak aplikator Grab Gocar Gojek melanggar aturan pasal 65 permenhub 108 dengan bertindak sebagai badan usaha dan merekrut pengemudi.
“Jika sudah sesuai aturan dan ada izin maka bisa operasi seluas luasnya. Yang bisa menindak atau menutup aplikasi hanya Kemenkominfo”. Ucapnya (20/01/18).
Dishub akan membantu proses perizinan dan mempercepat penghitungan kuota. Anak gadis dan bujang saja utk berumah tangga harus izin ayahnya dan mengikuti peraturan yg berlaku, jika tidak izin dan sesuai peraturan maka akan dirajam orang sekampung.
“Taxol silahkan beroperasi dan bersaing dengan pihak lainnya tetapi harus tunduk dan mentaati aturan yang berlaku”, tambahnya.
Kalau sudah ada izin maka pemblokiran dicabut sehingga taxol boleh jalan bekerjasama antara aplikator dengan badan usaha/koperasi, pungkasnya.
Saat ini di Batam, taxi online yang beroperasi direkrut dan dikendalikan aplikator. Sementara badan usaha/koperasi saat ini tidak mempunyai pengemudi karena sistem/aplikasi/program ada di aplikator yaitu Grab, Gocar, atau Gojek dan lainnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk mengatakan, Gubernur Pemprov Kepri sebagai kepala daerah harus mengunakan kapasitasnya untuk membuat kebijakan. Untuk memerintahkan Kadishub Kepri segera menyelesaikan persoalan ini. Dengan mempercepat dan mempermudah perijinan yg dimaksudkan sesuai dgn Permen 108.
“Kebijakan dan perijinan itu tugasnya pemerintah sebagai penyelenggara daerah. Harusnya Pemprov Kepri sudah mengantisipasi dan mempersiapkan segala jenis kebijakan atau perizinan transportasi atau apapun perizinan itu. Kalau seperti ini, terlihat jelas pemprov Kepri tidak siap dengan perkembangan jaman dan tidak memahami arahan presiden Jokowi,” terangnya (20/01/18).
